oleh

KPMKT: KETERLIBATAN DAERAH & PEMIMPIN LOKAL UNTUK IKN SUATU KEHARUSAN

Berkeadilan.com – Proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur (Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara) terus diseriusi oleh pemerintah pusat. Setelah sebelumnya akan dibentuk Badan Otorita IKN, baru-baru ini ada usulan agar seluruh wilayah Kabupaten PPU masuk dalam wilayah IKN.

Merespon hal tersebut, Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Timur (KPMKT) memberi memberi beberapa catatan kepada pemerintah.

Sulthan selaku ketua KPMKT, Sultan menyatakan, penting bagi pemerintah pusat untuk mengajak dan melibatkan daerah dalam proses pemindahan IKN. “Pemerintah daerah jangan hanya jadi penyambut tamu (pemerintah pusat) tanpa dilibatkan atau diakomodir saran atau aspirasinya” kata Sultan, Rabu, (5/02/2020)

Selain hal tersebut, Sebaiknya IKN dipimpin oleh tokoh-tokoh pemimpin lokal dimana wilayah IKN berada. Jangan membawa pemimpin impor. Bagaimanapun ada masyarakat serta budaya lokal yang lebih dipahami oleh tokoh-tokoh lokal. Jangan sampai terjadi friksi hingga konflik sosial ditengah-tengah masyarakat karena hal ini.

Bila dilihat dari aspek kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan, pemimpin lokal tidak kalah dengan pemimpin luar. Di Kabupaten PPU yang merupakan wilayah IKN contohnya, ada Abdul Gafur Masud selaku Bupati PPU, pemimpin muda yang sejauh ini mampu menghadirkan kemajuan di PPU dalam berbagai sektor.

“Lepas dari apapun itu, keterlibatan langsung pemerintah daerah dan memberi kepercayaan pada tokoh-tokoh lokal adalah harga mati, Kaltim jangan hanya jadi penonton” Tegas alumni UIN Jakarta ini.

Komentar

News Feed