oleh

IPW Khawatir Penunjukan Penasehat Ahli Kapolri Muncul Sentimen Negatif

-Nasional-1.060 views

Berkeadilan.com – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane menyinggung keputusan Kapolri Idham Azis yang mengangkat 17 penasehat ahli Kapolri.

Sikap Kapolri yang tertuang di dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep/117/I/2020 tersebut rentan menimbulkan perspektif negatif. Salah satunya adalah hanya sebatas pamer kekuatan saja.

“Begitu banyak penasehat ahli seakan menunjukkan Idham sebagai Kapolri hendak show of force bahwa dirinya didukung begitu banyak pakar,” kata Neta, Jumat (24/1/2020).

Di tambah lagi dengan masa bhakti Idham yang terlalu singkat. Apakah 17 penasehat ahli Kapolri tersebut mampu bekerja maksimal.

“Yang jadi pertanyaan, dalam masa tugas yang tinggal setahun lagi, sejauh mana ke 17 penasehat ahli itu bisa bekerja efektif membantu Idham,” ujarnya.

“Apalagi, Selama ini keberadaan penasehat ahli di lingkungan Kapolri lebih banyak sebagai pajangan. Sebab di internal polri sendiri sebenarnya sudah cukup banyak staf ahli Kapolri, yang terdiri dari jenderal bintang satu dan dua,” tambahnya.

Selain itu di lingkungan polri sendiri ada enam jenderal bintang tiga. Sehingga keberadaan 17 Penasihat ahli Kapolri itu bisa membuat tumpang tindihnya kinerja di polri, terutama dengan staf Kapolri yang berpangkat jenderal bintang tiga, dua dan satu.

“Bukan mustahil mereka akan bertanya, apa sesungguhnya pekerjaan mereka sekarang ini dengan keberadaan begitu banyaknya Penasehat Ahli Kapolri,” tandasnya.

Tidak hanya itu saja, bahkan keberadaan banyak penasehat ahli kapolri bisa juga menuai opini negatif bahwa para jendral polri yang selama ini bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ternyata tidak dipercaya, sehingga Kapolri harus dibackup lagi dengan begitu banyak penasehat ahli. Hingga bisa jadi muncul opini bahwa banyaknya penasehat ahli ini juga semakin menunjukkan bahwa polri sekarang ini lebih doyan membuat organisasinya menjadi obesitas, ketimbang membuat organisasi yang ramping, efisien dan efektif.

“Akibat makin obesitasnya organisasinya, semangat polri ini terlihat tidak sejalan dengan semangat presiden Jokowi yang selalu mengatakan akan menghapus sejumlah posisi eselon di lembaga pemerintahnya agar pemerintahan efisien dan efektif,” terang Neta.

Komentar

News Feed