oleh

Pemecatan Dirut TVRI, Anggota Komisi I Minta Audit Internal TVRI

-Nasional-9.805 views

JAKARTA, berkeadilan.com – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, mengungkapkan, pemecatan Direktur Utama TVRI, (Dirut) Helmy Yahya, oleh Dewan Pengawas (Dewas) TVRI tidak membuat konflik internal TVRI selesai. Sebaliknya konflik semakin melebar dan menciptakan kubu-kubu di kalangan pegawai.

Untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi di tubuh TVRI, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, meminta adanya tangan ketiga yang independen untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh.

“TVRI adalah aset bangsa yang harus diselamatkan. Untuk itu perlu dilakukan audit investigasi lanjutan atau penyelidikan dengan tujuan tertentu”, kata Farhan di Jakarta Selasa, (21/01/2020)

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem ini, menyayangkan terjadinya pemecatan itu. Menurutnya, TVRI sekarang mulai mencuri hati pemirsa sehingga bisa membuka peluang diseminasi informasi publik dengan lebih baik.

“Kisruh internal TVRI yang berakhir pada pemecatan Dirut saat ini merupakan langkah mundur dari segala prestasi yang pernah dicapai TVRI”, paparnya.

Menurut Farhan, kisruh internal TVRI seharusnya tidak terjadi karena Dirut itu orang pilihan Dewas sehingga seharusnya lebih mudah bagi mereka untuk menyelesaikan persoalan dengan cara dialog atau musyawarah mufakat.

“Undang-undang 32/2002 tentang Penyiaran maupun PP 13/2005 menyatakan bahwa dewan direksi itu dipilih dan ditetapkan oleh Dewas. Jadi sebenarnya Dirut itu orang pilihan Dewas” terang Farhan.

Salah satu alasan pemecatan Dirut oleh Dewas adalah persoalan kesejahteraan dimana honor pekerjaan (honor SKK) sebagian pegawai TVRI belum terbayarkan.

“Bahwa kesejahteraan karyawan TVRI terganggu, berapa banyak dari 4.800 yang terganggu akibat belum dibayarkan honor SKK mereka? Apakah termasuk karyawan TVRI di 28 stasiun daerah juga?” tanya farhan.

Jika masalahnya performa, Farhan juga mempertanyakan parameter kuantitatif yang digunakan Dewan Pengawas utk mengukur performa sesuai key peformance indicators yang ada di lembaga penyiaran publik.

“Semuanya harus jelas dan transparan, agar tidak ada kebohongan yang ditutupi. Caranya ya melalui audit investigasi itu”, pungkasnya

(*)

Komentar

News Feed