oleh

Ribuan Buruh Kepung DPR, Tolak Omnibus Law dan Iuran BPJS Kesehatan

-Nasional-9.381 views

Berkeadilan.com – Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Dalam unjuk rasa tersebut para buruh membawa dua isu, pertama soal RUU Omninus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan khususnya di kelas tiga.

“Pada hari ini, KSPI melakukam aksi di 20 provinsi dengan membawa dua tema. Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS kesehatan khusus kelas tiga,” ujar Said Iqbal, Presiden KSPI, di depan DPR RI, Senin (20/1/2020).

Ada beberapa alasan para buruh KSPI menolak Omnibus Law, pertama akan adanya penghapusan sistem upah minimum dan diganti dengan upah per jam. Kedua akan dihapuskannya pesangon, ketiga penggunaa outsourcing dan tenaga kerja kontrak akan semakim masif.

Keempat jaminan pensiun dan jaminan kesehata terancam dihilangkan, kelima tenaga kerja asing semakin dipermudah dan keenam akan dihapuskannya efek jera kepada pengusaha dalam sanksi pidana.

“Dengan enam alasan tersebut, maka kami minta agar DPR membatalkam Omnibus Law yang berhubungan dengan ketenagakerjaan,” jelas Said.

Said juga mengatakan, bahwa para buruh mendukung apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi tentang investasi. “Kami setuju dengan Preside Jokowi yang mengundang investasi masuk Indonesia. Tapi, investasi tersebut harus menjamin kesejahteraan pekerja,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Riden Hatam Aziz menyampaikan bahwa dirinya sudah bertemu dengan pihak Badan Legislatif (Baleg) DPR RI untuk menyampaikan penolakannya terhadap omnibus law cluster ketenagakerjaan yang ada di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

Menurut Riden, alasan pihaknya melakukan aksi tersebut sebagai upaya keras elemen buruh untuk menolak rencana pemerintah pusat melakukan upaya pembuatan regulasi baru yang dinilai rentan menyengsarakan mereka.

“Ada dua hal yang disampaikan sesuai tuntutan kita. Ada pertanyaan dari anggota Baleg, kenapa sudah ada aksi, sedangkan anggota Baleg belum terima (draft RUU),” kata Riden.

“Jawaban kami, jika melihat pemerintahan saat ini kalau sudah ada maunya pasti akan jadi. Kami tidak mau lagi kecolongaan seperti PP 78 dan juga iuran BPJS Kesehatan,” imbuhnya.

Bahkan ia menyatakan jika sampai pemerintah mengeluarkan RUU Cipta Lapangan Kerja dengan isi draft yang justru mendegradasi kepentingan buruh, Riden mengingatkan bahwa akan ada pergerakan massa yang lebih masif lagi, bahkan sampai ia menyebut dengan istilah tsunami pekerja.

“Kalau pemerintah tetap memaksakan ini, dan pihak Baleg sebagai bendungan terakhir kami minta jangan sampai jebol. Karena kalau jebol, akan ada tsunami di para pekerja,” tegasnya.

Kemudian, Riden juga menyampaikan dalam pertemuan dengan pihak Baleg DPR RI, agar draft yang isinya tidak mengakomodir kesejahteraan kaum buruh Indonesia agar tidak dibahas dalam pembahasan legislatif.

“Jika sudah masuk draftnya Baleg mengatakan akan mengundang KSPI. Dan kami katakan, jika draft tersebut isinya sesuai apa yang disampaikan menteri, maka langsung buang ke tempat sampah saja, tidak usah lagi dibahas,” pungkasnya.

Komentar

News Feed