oleh

Ketegasan Kepala Bakamla Dalam Menjaga Perairan Natuna Patut Mendapatkan Apresiasi

-Nasional-13.197 views

JAKARTA, berkeadilan.com – Ketua Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi, mengungkapkan, klaim sepihak China terhadap laut Natuna merupakan sebuah ‘warning’ kepada negara Indonesia agar melakukan kesiagaan dan lebih menjaga pengamanan di Natuna, upaya klaim China atas laut Natuna akan berdampak pada penguasaan wilayah perairan Natuna dan akan berdampak pada kejahatan sumber daya laut serta kekayaan laut kita,

Menurut Azmi, klaim ini di dasarkan pada alasan historis yang secara hukum internasional, utamanya UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut) 1982 tidak memiliki dasar.

Azmi, mengajak komponen bangsa agar mendukung dan menjaga wilayah Natuna karena Natuna adalah bagian dari NKRI dan kami mendukung agar dilaksanakan operasi laut kepada para nelayan asing yang berani mencuri ikan di laut Natuna

Oleh karena itu, kata Azmi, melalui pernyataan sikap ini maka kami menyatakan LAKSI sangat mendukung kebijakan operasi dan pengamanan yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakalma), Laksyda Achmad Taufieqoerrochman, karena kami menilai mempunyai program kerja yang terukur dan dapat di andalkan.

Berdasarkan data Bakalma RI, Laksdya A. Taufiq, telah berhasil menindak 50 kapal ikan dan 2 kapal penjaga laut milik Tiongkok. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa situasi di Natuna tidak ada kompromi dengan China tetapi melakukan tindakan terukur. Beliau merupakan sosok yang tegas dan berani dengan memerintahkan pasukan keamanan laut untuk mengusir nelayan China yang memasuki wilayah Natuna,

Mengutip pernyataan kepala Bakamla bahwa China ingin mendominasi laut China Selatan karena laut Natuna adalah akses ke Samudera Hindia, oleh karena itu China mau mendominasi jalur pelayaran tersebut secara niaga dan militer. “Untuk mengamakan tersebutlah, makanya mereka membuat pangkalan-pangkalan di laut China Selatan dipulau buatan,”

Di samping itu, mereka juga memiliki kepentingan internal, yaitu nine dash line atau hak atas teritorial berdasarkan historisnya. “Sehingga apa pun yg kita kerjakan disana, China tidak akan mundur.

“Bakamla RI saat ini berada didepan karena area tersebut adalah area berdaulat yaitu lebih kepada penegakan hukum jadi biarlah Bakamla RI sebagai Indonesian Coast Guard menghadapi China Coast Guard tidak secara militer,” tegasnya

Penanganan perairan Natuna harus cerdas. Ia mengubah pola operasi bersifat continue menjadi dengan mengedepankan data intelejen preparation battle dan analisa dari Puskodal kita sehingga sampai akhir tahun kita masih mampu melaksanakan operasi.
Selain itu, Laksyda A Taufiq menerangkan, Bakamla RI bekerja di bawah komando Presiden. Oleh sebab itu, operasi Bakamla RI selalu terukur dan menghindari miscomunication supaya tidak meningkat eskalasi.

Azmi mengegaskan, LAKSI sangat mendukung upaya Bakamla pertama mencegah terjadinya konflik dan menghindari konflik itu terjadi.

“Kedua adalah hukum internasional yaitu UNCLOS 1982 dan ketiga adalah kebijakan nasional. Itulah elemen kekuatan yang saya gunakan untuk melindungi satuan sendiri maupun satuan lain,”

LAKSI berharap agar negara dapat meningkatkan armada keamanan laut di Natuna, selain itu sebagai wujud pasukan yang menjaga laut Natuna maka kami berharap presiden Jokowi memperhatikan aspek kesejahteraan para petugas yang menjaga wilayah di Natuna dan mendukung sarana dan prasarana penunjang operasional di Natuna.

(*)

Komentar

News Feed