oleh

FHLI Nilai China Langgar Hukum Nasional dan Internasional Sekaligus

-Hukum-7.314 views

Berkeadilan.com – Ketua Umum Forum Hukum Laut Indonesia (FHLI) Fadli Rumakefing menilai bahwa keberadaan kapal keamanan milik China di perairan Natuna adalah bentuk bahwa pemerintah negeri Tirai Bambu itu tengah mempermainkan Indonesia. Apalagi perairan Natuna adalah kawasan yang menjadi teritorial dan kedaulatan Negara Indonesia berdasarkan ketetapan hukum.

“China kembali bermain-main di laut Natuna, karena keberadaan China Coast Guard di laut Natura telah menganggu kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia,” kata Fadli dalam keterangan persnya, Minggu (5/1/2020).

Selain pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, keberadaan China Coast Guard di perairan Natuna juga wujud pelanggaran hukum terhadap kesepakatan internasional, yakni United Nations Convention On The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982.

“Perbuatan (China) tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum nasional, tetapi juga telah melanggar ketentuan hukum internasional yakni UNCLOS 1982 serta menampar keras kedaulatan NKRI di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,” tegasnya.

Bagi Fadli, kapal-kapal nelayan China yang melakukan aktifitas di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dikawal ketat oleh China Coast Guard tersebut tidak boleh dianggap remeh.

Bahkan ia menilai jika protes pemerintah Indonesia sebagai negara yang berdaulatan baik di darat, udara, dan laut tidak cukup dengan nota protes yang dilayangkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ke Beijing.

“Pemerintah harus ada langka serta upaya upaya yang tegas terhadap perbuatan China di laut Natuna,” pungkasnya.

“Indonesia jangan sampai melupakan sejarah bahwa kita telah kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan. Hal ini harusnya menjadi catatan penting terhadap kedaulatan indonesia sebagai negara kepulauan,” imbuh Fadli.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Karno itu meminta dengan sangat kepada pemerintah Indonesia untuk bisa memisahkan mana berkawan dan mana menjaga kedaulatan negara.

“Indonesia boleh berkawan atau bersahabat dengan China dan negara manapun. Akan tetapi jika sudah berkaitan dengan kedaulatan negara yang sengaja dipermainkan, maka pemerintah jangan segan-segan untuk bertindak lebih tegas,” tegas Fadli.

Perlu ada upaya peventif

Lebih lanjut, Fadli menyebutkan bahwa selain Indonesia, ada beberapa negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia pernah diganggu juga oleh China. Oleh karena itu, ia pun berharap agar pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertahanan untuk segera melakukan upaya preventif demi penyelamatan terhadap laut Natuna.

“Buatlah satu aturan khusus terhadap aktifitas di laut Natuna, baik di sektor keamanan dan perikanan yang berkaitan dengan aktifitas laut Natuna,” harapnya.

“Pemerintah harus memastikan kepastian penegakan hukum serta kedaulatan negara di laut Indonesia. Sebab sebagai negara kepulauan Indonesia adalah negara yang rentan akan konflik maritim,” tutup Fadli.

Komentar

News Feed