oleh

Kritik Erick Thohir Copot Ari Askhara : Negara Jangan Semena-mena

-Nasional-14.113 views

Berkeadilan.com – Keputusan kementrian BUMN terkait pencopotan dirut PT. Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) dinilai ada yang janggal.

Menurut Pemerhati Politik dan aktivis 98 Irwan Suhanto, kasus pemecatan tersebut harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Mari kita berikan asas praduga tak bersalah dulu sebelum kita cari kesalahan. Orang boleh dipecat dulu proses hukumnya belakangan nggak bisa kan, ada seorang pejabat negara sudah ditetapkan oleh KPK masih menjabat ditangkap ditahan baru dicopot dari jabatannya,” ujar Irwan dalam acara diskusi dengan tema ‘Mengupas Kontroversi Pencopotan Dirut PT Garuda, Siapa Bermain?’, di Oemah Kopi 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Irwan juga berharap, penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton ditinjau ulang demi tegaknya hak dan asas keadilan yang baik.

“Negara hukum, tidak semena-mena menjalankan aturan seadanya berdasarkan kekuasaan semata. Bila negara dan pemerintah mengatur segala kebijakan hukum atas dasar kekuasaan, lantas keadilan hukum mana yang harus kita ikuti,” katanya.

Sedangkan Ketua Umum Rumah Indonesia Merdeka Gan Gan R.A, melihat kasus yang penyelundupan tersebut seperti drama dalam tiga babak.

“Saya melihat bahwa terjadinya kemelut kasus pergantian pucuk pimpinan di Garuda Indonesia ini ada seperti drama 3 babak,” ujar Gan Gan.

“Yang pertama dibuka lewat adegan pembuka atau semacam gimmick penyelundupan, yang kedua adalah pemecatan Dirut Garuda, yang ketiga mengusung proxy bagi kepentingan-kepentingan politik yang kemarin ketika pada kampanye 2014 ikut berkontribusi sebagai penyandang dana,” lanjutnya.

Praktisi Media Aendra H. Medita, melihat bahwa dibalik kasus Garuda ada pemain-pemain ulung yang bermain. “Ternyata dari kasus Garuda ini yang bermain itu bukannya Erick Thohir, ada pemain ulung-ulungnya itu pemain bisnis yang temen-temen di sini mungkin tahu kasus,” ungkapnya.

Ketua bidang hukum dan HAM HMI Cabang Jakarta Pusat – Utara Daut Loilatu, juga menuturkan pihaknya sangat menolak keputusan kementrian BUMN terkait pencopotan dirut utama PT. Garuda Indonesia Ari Askhara pada pekan lalu.

Pasalnya pencopotan tersebut sangat mencederai hak hukum Ari Askhara dan tidak sesuai dengan fakta hukum dan asas keadilan yang di tegakan. “Kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton berakhir dengan pemecatan Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara sangat tidak etis dan tidak menjungjung tinggi fakta hukum yang berlaku,” ujar Daut Loilatu. []

Komentar

News Feed