oleh

Perempuan FSPMI Minta Dukungan Komnas Perempuan Desak Pemerintah Cabut Peraturan Yang Diskriminatif Terkait Pajak Penghasilan

-Ekonomi-8.077 views

JAKARTA, berkeadilan.com – Aktivis Pekerja Perempuan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mendatangi Komnas Perempuan. Mereka meminta dukungan Komnas Perempuan untuk mendesak pemerintah agar mencabut peraturan yang diskriminatif terkait dengan pajak penghasilan.

Wakil Presiden DPP FSPMI bidangi perempuan Mundiah mengatakan, kebijakan pajak penghasilan untuk pekerja perempuan bersifat diskriminatif,
kebijakan itu, terdapat dalam Pasal 11 Ayat (3) dan (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan kegiatan orang.

“Dalam peraturan tersebut menyebutkan, pekerja perempuan yang sudah menikah tetap dianggap lajang. Akibatnya mereka berpotensi mendapatkan potongan pajak yang lebih besar dibandingkan pekerja laki-laki,” kata Mundiah di Jakarta, Jum’at (6/12/2019).

Mundiah menjelaskan, pekerja perempuan yang sudah menikah bisa dianggap lajang. Tetapi dengan syarat, suaminya tidak memiliki penghasilan dan harus ada surat keterangan dari kecamatan

Wakil Presiden DPP FSPMI bidang Pendidikan Nani Kusmaeni menambahkan, akibat adanya diskriminasi tersebut perempuan menjadi korban. Akibat kebijakan yang diskriminatif tersebut, pekerja perempuan dan laki-laki pada akhirnya tidak mendapatkan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya

Ini juga berimplikasi lain yang serius, yaitu pekerja perempuan tidak lagi mendapatkan tunjangan keluarga karena statusnya dianggap lajang. “Untuk mengurus persaratan hingga ke kecamatan, perempuan harus izin meninggalkan pekerjaan dan upahnya tidak dibayar,” paparnya

Nani menegaskan, dengan mengurus surat ke kecamatan, maka perempuan dipermalukan dengan harus mengatakan bahwa suaminya tidak memiliki penghasilan, dimana syarat yang sama tidak diperuntukkan bagi pekerja laki-laki

“Bagi FSPMI, ini adalah pintu masuk untuk memperjuangkan sistem yang adil dan bebas diskriminatif di dunia kerja,” tutupnya

(*)

Komentar

News Feed