Berkeadilan.com – Ketua Umum DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Diaz Hendropriyono menilai bahwa pemerintah tak perlu menguras energi yang tak penting untuk berpolemik terkait dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas Front Pembela Islam (FPI).
Bagi Diaz, masih banyak ormas yang bisa diurus oleh pemerintah dibanding hanya menghabiskan fokusnya kepada FPI saja.
“Tidak perlu kita habiskan energi dan waktu terlalu banyak untuk FPI. Ngapain ngurusin FPI terus? Ada ratusan ribu ormas lain yang perlu kita urus,” kata Diaz dalam keterangannya, Rabu (4/12/2019).
Diaz juga memperingatkan kepada FPI agar menyudahi polemik saat ini dan mengubah saja kalimat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang memuat soal ‘khilafah islamiyah’.
Ia menyebut bahwa tidak ada celah negosiasi apapun jika FPI tetap menolak mengubah kalimat tersebut.
“Selesaikan polemik ini. Minta mereka untuk mengubah AD/ART agar dapat dimasukkan Pancasila dan dibuang kata-kata ‘khilafah islamiyah’. Jika tidak, say no to FPI. Tidak ada celah untuk negosiasi. Titik,” tegas Diaz.
Diaz mengatakan PKPI mendukung pemerintah untuk bersikap tegas terhadap FPI. Diaz juga meminta FPI menghormati apa pun keputusan pemerintah, apalagi ini persoalan yang dinilai sangat prinsipal yakni ideologi negara.
“FPI pun harus menghormati keputusan yang diambil pemerintah dan baik diberikan SKT ataupun tidak harus tetap menghormati koridor-koridor yang disepakati bersama dalam naungan NKRI. Ya tidak terdaftar (sebagai organisasi) pun kan anggotanya tetap warga negara RI. Ya (kalau warga negara) harus tetap taat hukum positif di negeri ini,” pungkasnya. []
Komentar