oleh

Usulan Tito Soal Evaluasi Pilkada Harus Didiskusikan dengan Para Ahli

-Polhukam-12.108 views

Berkeadilan.com – Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa gagasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang evaluasi Pilkada berbasis riset sebaiknya direspon secara positif oleh berbagai pihak.

Apalagi sejauh ini, rencana untuk melakukan evaluasi terhadap proses pemilihan kepala daerah secara langsung sudah pernah diwacanakan sejak lama.

“Sistem pemilihan langsung pernah diubah dan dikembalikan ke DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 2014 tetapi undang-undang ini dibatalkan oleh Presiden SBY dengan mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” ujar Karyono, Rabu (20/11/2019).

Namun saat ini, muncul lagi wacana untuk melakukan evaluasi tersebut. Di sisi ini, pengamat politik senior ini memandang bahwa ada 2 opsi yang muncul dalam pembahasan wacana evaluasi proses politik elektoral di Indonesia ini.

“Ada dua opsi yang mencuat ke publik. Opsi pertama, pemilihan langsung hanya akan digelar pada tingkat kabupaten/kota. Sementara untuk pilkada tingkat provinsi digelar pemilihan secara tidak langsung alias melalui DPRD,” terangnya.

“Opsi kedua, ada alternatif kebijakan evaluasi pilkada secara asimetris. Kebijakan akan menghasilkan mekanisme daerah tertentu yang boleh digelar secara langsung dan daerah-daerah yang digelar secara tidak langsung,” imbuh Karyono.

Dan terhadap dua opsi yang muncul itu, ia pun menilai bahwa seharusnya tidak disikapi dengan serampangan dan memberikan pandangan cepat bahwa wacana itu buruk dan sebagainya. Akan tetapi harus dilakukan pengujian secara ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

“Saya sepakat dengan upaya menteri dalam negeri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan holistik dengan pendekatan akademik agar proses evaluasinya terukur dan hasilnya bisa dijelaskan secara ilmiah,” pungkasnya.

“Oleh karenanya, gagasan Mendagri perlu direspon positif dengan melakukan sejumlah riset, focus group discussion (FGD), indepth interview yang melibatkan para pakar dan peneliti,” tambahnya.

Disampaikan Karyono lagi, bahwa evaluasi secara sistematis dan holistik perlu dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pilkada. Dengan melakukan proses evaluasi yang holistik, bisa diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya biaya politik, faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu dapat dideteksi secara terukur.

“Dari hasil evaluasi dapat diketahui kelemahan sistem pemilihan langsung,” tandasnya.

Namun secara pribadi, dalam proses pilkada ke depan, yang perlu diperhatikan dan dilakukan evaluasi adalah tentang konteks hukum dan pelaksanaan teknisnya.

“Saya menyarankan, secara garis besar ada dua aspek yang perlu dievaluasi, yaitu aspek yuridis dan teknis,” ungkapnya.

Pun demikian, untuk mendapatkan hasil evaluasi yang terukur perlu ada studi perbandingan untuk melihat plus – minus antara sistem pemilihan langsung oleh rakyat dengan sistem pemilihan melalui DPRD.

Kemudian disampaikan Karyono, bahwa ada beberapa variabel yang bisa digunakan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut. Misalnya, dengan memasukkan sejumlah variabel untuk mengukur seberapa besar pengaruh kedua sistem pemilihan dari aspek keamanan, stabilitas politik, ekonomi, perubahan sosial, budaya (perilaku pemilih), money politic, dan seberapa besar kedua sistem pemilihan bepengaruh terhadap tingkat korupsi.

“Evaluasi menyeluruh itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan tetap menerapkan sistem pemilihan langsung atau melalui DPRD,” tutupnya. []

Komentar

News Feed