oleh

Kebijakan BKPM Picu Munculnya Mafia Kartel Nikel

JAKARTA, berkeadilan.com – Puluhan aktivis mahasiswa yang terbagung dalam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta. Mereka meminta Kepala Badan Kordinasi
Penanaman Modal (BKPM) membongkar mafia kartel nikel di Indonesia.

HMI menilai, kebijakan Badan Kordinasi
Penanaman Modal (BKPM) terkait acuan harga penjualan biji nikel tidak melalui prosedur yang baik dan
benar. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pelaku usaha
pertambangan

Wasekjen PTKP Ranjes R. Reubun menjelaskan, Kepala BKPM telah membuat
kebijakan yang menuai kontroversi dikalangan penambang untuk yang kesekian kalinya.

“Kebijakan kepala BKPM dapat merugikan negara, karena pasca pencabutan izin
penghentian ekspor kita perlu memastikan apakah ada kongkalikong antara pengusaha
dengan BKPM, selain kedua belah pihak menyepakati HPM nikel (ore), apalagi kebijakan
tersebut tanpa surat keputusan,” ujar Ranjes saat aksi. Senin, (18/11/19).

Ranjes mengatakan, semestinya BKPM hanya berfung sisebagai lembaga yang mengkordinasikan kepentingan lembaga negara dan pelaku usaha dibidang investasi.

“Ada yang aneh dengan kebijakan BKPM, padahal fungsinyakan hanya melakukan
kordinasi sektoral terkait investasi. Tapi kenapa BKPM cawe-cawe dengan kewenangan
ESDM khususnya Minerba. Ini sangat berlebihan,” tegasnya

Pasca pemerintah mencabut pelarangan ekspor nikel (ore) dan menyepakti HPM
penjualan nikel, ia menilai BKPM harus memastikan tidak ada mafia kartel nikel dalam
proses penjualan.

“Kami khawatir mafia kartel akan berkuasa pasca penetapan harga yang dibuat oleh BKPM, karena pengusaha lokal akan menjual nikel kesmelter dalam negeri dan
permainan harga akan terjadi,” pungkasnya.

(rusdi)

Komentar

News Feed