oleh

Rizieq Umbar Dokumen Pencekalan, Dirjen Imigrasi : Enggak Jelas

Berkeadilan.com – Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat pencekalan apapun kepada imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq bin Shihab untuk kembali ke Indonesia.

“Kepada Habib Rizieq, Kemenkum HAM secara keintansian tidak pernah tangkal Habib Rizieq masuk ke Indonesia,” kata Ronny dalam jumpa persnya di Shangri La, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

Jika merujuk pada aturan yang berlaku di Indonesia, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang ada di luar negeri. Hal itu sesuai dengan Uu Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Kami jelaskan, bahwa Ditjen Imigrasi mendapatkan mandat untuk mengatur perlintasan manusia baik WNI maupun WNA masuk ke Indonesia sesuai dengan UU 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian,” ujarnya.

“UU ini menganut HAM internasional, pasal 14 dinyatakan (bahwa) pemerintah Indonesia tidak berewenang untuk menolak atau menangkal WNI untuk kembali ke Indonesia setelah bepergian ke luar negeri,” imbuh Ronny.

Pun jika ada penangkalan, maka itu hanya berlaku bagi warga negara asing (WN) yang memiliki persoalan hukum.

“Pasal 98 aturan ketentuan umum pada penangkalan itu hanya terhadap WNA atas permintaan oleh aparat penegak hukum karena ada kasus yang ditangani atau berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian,” jelasnya.

“Hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak bahayakan Indonesia saja yang boleh masuk ke Indonesia,” tegas Ronny.

Namun terkait dengan keabsahan dokumen pencekalan yang ditampilkan Rizieq di dalam video yang diunggah oleh channel Youtube Front TV, Ronnie akan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya.

“Kita sendiri belum tahu apakah ada surat itu. Kan suratnya samar-samar tidak jelas sehingga dasar kita untuk melakukan klarifikasi untuk usut kebanaran tidaknya surat tersebut akan kita lakukan kerjasama dengan Kemenlu atau melalui dubes Arab Saudi di Indonesia. Atau bisa melalui Kemenlu RI di Arab Saudi,” terang Ronny.

Komentar

News Feed