(Direktur Riset Indopolling Network)
JAKARTA, BERKEADILAN.COM – Presiden Jokowi mengambil langkah mengejutkan dengan menempatkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam posisi strategis di jajaran kabinet periode keduanya. Pasalnya Prabowo adalah pesaing Jokowi dalam Pilpres yang keras, bahkan berdarah-darah.
Direktur Riset Indopolling Network, Arum Basuki menilai langkah Jokowi merangkul sebanyak mungkin kawan dan lawan politik untuk berkoalisi untuk menghindari potensi divided government (pemerintahan yang terbelah).
“Pada dasarnya keinginan Jokowi pada periode kedua ini adalah memantapkan legacy. Ia berharap visi kebijakannya tidak dihambat oleh oposisi, sehingga dinamika keputusan politik tetap dapat dikontrol oleh Presiden,” kata pengamat politik Arum Basuki di Jakarta, Selasa (22/10).
Namun alumnus FISIP UI menegaskan, demokrasi yang substansial sebaiknya memiliki mitra kritis di luar pemerintahan agar setiap kebijakan dapat dikontrol dan diawasi. Peran tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh aliansi masyarakat sipil atau akademisi. Peran kontrol akan lebih berfungsi jika itu dilakukan oleh partai politik.
“Dan ruang harapan itu terbuka lebar untuk Partai Demokrat, PAN dan PKS,” ujarnya.
Belajar dari PDIP
Arum Basuki mengatakan Partai Demokrat, PAN dan PKS dapat berperan sebagai penyeimbang kontrol terhadap eksekutif oleh partai-partai di parlemen. “Ketiga partai tersebut merepresentasikan kekuatan kritis baru yang muncul dalam lanskap politik di Indonesia saat ini pasca pilpres 2019. Bukan tidak mungkin jika ketegasannya mengambil jalur di luar pemerintahan justru menempatkan ketiga partai tersebut dalam posisi terhormat dan bisa membesarkan ketiga partai tersebut dalam kontestasi pemilu yang akan datang,” lanjutnya.
Dia meyakini, jika terjadi konsistensi sikap Partai Demokrat, PAN dan PKS diluar koalisi pemerintah atau memilih tidak bergabung di kabinet Jokowi- KH Ma’ruf Amien akan berpotensi mengambil simpati dari para pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga Uno pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bulan April 2019 yang lalu.
“Belajar dari pengalaman PDI Perjuangan yang konsisten berada di luar koalisi pemerintah dan mengambil sikap oposisi terhadap Pemerintahan SBY tahun 2004-2009 dan 2009-2014, berbuah simpati dan dukungan pemilih yang signifikan pada kontestasi pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014. Rekam jejak dan trend dukungan terhadap PDI-P di masa lalu, bisa dijadikan rujukan bagi pilihan parpol di senayan apakah bergabung dengan koalisi pemerintah atau mengambil sikap oposisi,” katanya.
Dilanjutkannya, bagi Partai Demokrat, PAN dan PKS, saat inilah waktu yang tepat untuk menentukan sikap politik. Pilihan oposisi bagi Partai Demokrat, akan menjadi momentum yang tepat merumuskan titik balik dari saat ini sebagai partai papan tengah menuju kekuatan partai yang diperhitungkan dalam konstestasi pileg maupun pilpres 2024.
Rentang waktu menuju 2024 bisa digunakan oleh Partai Demokrat untuk fokus menyiapkan figur alternative konstestasi pilpres, tanpa terbebani dinamika dan evaluasi terhadap kinerja kabinet dan pemerintahan. Terlebih untuk PAN yang memiliki modal social figure, yakni tokohnya seperti Pak Amin Rais yang sangat kritis dan lebih kental dengan gaya politisi oposan. PKS pun memiliki kesolidan kader dan partisan yang selama ini. (Ist)
Komentar