oleh

FPR Kecam Tindakan Represif dan Pembubaran Aksi Damai

JAKARTA, berkeadilan.com – Aliansi yang terdiri dari berbagai organisasi dan elemen gerakan massa demokratis nasional yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian dan tindakan semena-mena saat membubarkan aksi damai FPR untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan rakyat saat pelantikan presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin tanggal 20 Oktober 2019, kemarin

Aksi damai FPR ini digelar di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Aksi dimulai pada pukul 11.40 WIB, aksi yang baru saja berlangsung sekitar 7 menit, tiba-tiba mendapatkan tindakan represif dan pembubaran paksa oleh aparat kepolisian dengan dalih tidak boleh melakukan aksi pada saat pelantikan Presiden, padahal sebelumnya pihak Polda Metro Jaya sudah memberikan rekomendasi agar aksi dilakukan di depan kantor Kedubes AS dan melarang aksi dilakukan di Istana Negara.

Selain pembubaran aksi pihak aparat kepolisian, juga melakukan penghadangan terhadap massa peserta aksi yang datang dari Karawang dan Banten agar tidak dapat bergabung dengan massa aksi yang berada di depan kantor Kedubes AS.

“Tindakan penghadangan peserta aksi dan pembubaran yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian semakin membuktikan bahwa sesungguhnya Rezim Jokowi adalah rezim anti rakyat dan anti demokrasi,” tegas koordinator aksi Sujak Supriyadi

Menurut Sujak, tindakan tersebut selain bertentangan dengan undang-undang dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal juga bertentangan dengan pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu yang mempersilahkan masyarakat menyampaikan aspirasinya pada saat pelantikan.

Atas dasar itu, FPR menyatakan sikap : Mengutuk dan mengecam tindakan reprseif dan pembubaran aksi damai FPR yang dilakukan oleh aparat kepolisian daerah DKI Jakarta. Berikan hak dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dimuka umum dan berorganisasi serta berjuang harus betul-betul dijamin tanpa inusiasi, tanpa intimidasi dan teror serta tanpa penambahan syarat baru apapun demi melindungi kepentingan tuan tanah besar dan borjuasi besar komprador serta pemerintah yang berkuasa.

Semula aksi damai FPR didepan kantor Kedubes AS ini, bertujuan untuk menyampaikan berbagai tuntutan yakni :

Pertama, Jalankan Land reform sejati, bukan landreform palsu. Wujudkan sistem pertanian modern di mana tanah dikontrol dan digunakan kaum tani yang menggarap, bukan di tangan tuan tanah besar yang menghisap kaum tani. Tanah harus di tangan rakyat yang membutuh untuk keperluan pertanian dan perumahan bukan di tangan pengembang besar dan imperialis !

Kedua, Berikan dukungan bagi kaum tani yang berproduksi untuk kepentingan pangan dan bahan baku dalam negeri bukan untuk ekspor dengan harga murah. Serta berikan Hak bagi kaum tani atas pendapatan yang lebih baik, hak atas alat kerja yang lebih modern bukan bahu dan lengannya sebagai alat kerja utama, dan bukan cangkul dan linggis, egrek dan dodos sebagai jawabannya.

Ketiga, Hentikan utang dan investasi pada imperialis atas nama kaum tani dan klas buruh dengan alasan menutupi defisit anggaran negara tetapi dipergunakan untuk kepentingan segelintir klas yang berkuasa dan mengatasui krisis overproduksi imperialis. Hentikan ekspor logam dan mineral, minyak bumi dan gas juga batubara yang selama ini dialirkan ke industri kapitalis di berbagai negeri, serta gunakan untuk pabrik kecil milik rakyat dan listrik bagi seluruh negeri.

Ke empat, Bangun industri nasional yang kuat dan mandiri, bukan industri rongsokan. Berikan klas buruh upah yang lebih baik, beban kerja yang ringan dan mesin-peralatan kerja yang maju bukan mesin dan peralatan bekas. Klas buruh berhak berproduksi dengan pengetahuan dan mesin terbaik penemuan sendiri bukan berada di bawah hak paten dan intelektual imperialis selamanya. Klas buruh berhak bekerja dalam pabrik berbahan baku dalam negeri bukan berbahan bakum impor. Dan hasil kerja klas buruh bukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman dalam negeri, bagian laba sangat besar bagi badan keuangan internasional, pajak bagi negara dan sewa tanah bagi para tuan tanah besar. Klas buruh harus dapat berproduksi hanya untuk teknologi yang dipergunakan di dalam negeri, pangan untuk rakyat, pakaian dan seluruh peralatan untuk rakyat.

Kelima, Hentikan dan batalkan seluruh perjanjian ekonomi dan perdagangan yang timpang yang hanya mendesakkan kebijakan neo-liberal, melestarikan sistem ekspor impor yang menguntungkan imperialis dan memberikan ganda berliupat di pundak klas pekerja Indonesia dengan upah dan pendapatan yang sangat tidak sepadan.

Ke enam, Segera hentikan operasi militer dan tindakan kepolisian yang memberangus kebebasan pendapat, hak berorganisasi dan berjuang memperbaiki nasib dan menentukan nasib sendiri termasuk membangun sistem ekonomi-politik yang lebih maju, adil dan menjanjikan perdamaian abadi.

(*)

Komentar

News Feed