oleh

Pemerhati Nelayan Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Di Kementerian Kelautan dan Perikanan

-Nasional-21.979 views

JAKARTA, berkeadilan.com – Front Nelayan Indonesia (FNI) yang berkantor di Jl. HOS Cokroaminoto No. 55-57 Menteng Jakarta Pusat, melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lantai dasar Gedung Merah Putih Kuningan Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019)

Koordinator FNI Rusdianto Sumawa yang anak nelayan dari Bima, menyampaikan aspirasi organisasinya yang menuntut KPK untuk mengusut dugaan tindak perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta diharapkan KPK pada konteks giat Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Penyadapan khusus untuk sektor perikanan dikerjakan secara internasional, agar masyarakat luas bisa mengetahui betapa potensi perikanan Indonesia sebenarnya bagian dari perikanan dunia. Hubungan antar negara itu lazimnya disebut Foreign Bribery.

Rusdianto Sumawa kemudian melemparkan sekitar 10 kasus dugaan korupsi di KKP. Pertama, pengadaan kapal penangkap ikan (PI) tahun 2015-2019. Kedua, dugaan gratifikasi pada pengadaan Kapal Patroli Cepat Orcha 1-4. Ketiga, pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran Jawa Barat, Karimunjawa Jawa Tengah, dan di Sabang Pulau We Aceh.

Berikutnya keempat, Ijin Lokasi AMDAL reklamasi Teluk Benoa. Kelima, pengadaan Vessel Monitoring System (VMS) kerjasama dengan Leonardo D’caprio Foundation. Keenam, penjualan dan bisnis kepiting ilegal, kerang ilegal dan lobster ilegal.

Ketujuh, mark down pengadaan Kapal PI untuk nelayan. Kedelapan, impor ikan. Kesembilan, pengadaan dan mark-up mesin kapal PI. Dan terakhir kesepuluh, anggaran Bom Kapal PI di Satgas 115.

Yang mewakili pimpinan KPK, menerima aspirasi tersebut dan akan mencermati serta mendalami masukan FNI. Sebab dikatakan oleh Koordinator FNI Rusdianto Sumawa, jika penggunaan anggaran berbagai proyek di KKP tidak terlepas dari tanggungjawab Menteri KP Susi Pudjiastuti.

Pemerhati nelayan Teddy Syamsuri, yang turut hadir atas ajakan FNI pada audiensi dengan KPK. Mendukung tuntutan FNI agar KPK menindaklanjuti berbagai temuan dugaan tindak perbuatan korupsi yang dilakukan oleh KKP.

Teddy Syamsuri menyatakan perlunya segera KPK mengusut dugaan kasus korupsi di KKP. Sebab pergantian Kabinet Kerja Indonesia jilid kedua akan segera diumumkan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) setelah pelantikan untuk periode keduanya masa bakti 2019-2024 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 20 Oktober nanti. Demikian disampaikan Teddy Syamsuri dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (15/10/2019)

Visi Presiden Jokowi di periode keduanya adalah Indonesia Maju yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Tidak terkecuali untuk keadilan sosial bagi kaum nelayan yang selama ini harkat, derajat dan martabatnya masih sangat rendah, serta untuk hidup sejahtera masih jauh api dari panggang.

Agar visi Presiden Jokowi tidak terganggu dan tersandera, sebaiknya KPK usut tuntas dugaan korupsi di KKP tersebut.

“Ini harapan yang mendesak dari kaum nelayan, agar Menteri KP yang pembantu presiden di periode lima tahun ke depan, tidak lagi digrecoki oleh adanya pejabat pemerintah di KKP yang menjadi tersangka di KPK” ujar pemerhati nelayan Teddy Syamsuri.

Sebagai bahan tambahan untuk perlunya ada percepatan bagi KPK untuk mengusut dugaan korupsi di KKP, tutur Teddy Syamsuri, ada catatan yang penting bagi KPK perhatikan.

“Bangunan Pusat Kuliner Perikanan di Taman Pala Indah II Kota Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan proyek KKP pusat untuk Pemda Kabupaten Aceh Selatan, dikerjakan akhir tahun 2017 tapi ambruk sejak 22 Januari 2018 dan dibangun lagi. Tapi kerusakan makin parah, seusai ditinjau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari pusat, pada 10 Februari 2018 ambruk lagi”, ungkapnya yang Ketua Umum Lintasan ’66 dan Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI.

“Padahal sumber anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2016 dialokasikan untuk bangun tersebut, yang mestinya dikonstruksi secara kokoh. Kendati bermasalah, rupanya Menteri KP Susi Pudjiastuti telah menganggap selesai dan Pusat Kuliner Perikanan tersebut diresmikan”, lanjut pemerhati nelayan.

Begitu pula dalam catatan Teddy Syamsuri, pembangunan Pusat Riset Kelautan di Pangandaran Jawa Barat dan di Pulau Morotai Maluku Utara, yang dinamakan proyek Integrated Aquarium and Marine Research Institute (IAMARI). Yang dananya sudah masuk pos anggaran 2016 dan 2017, konon mangkrak.

Padahal Menteri KP Susi selaku yang bertanggungjawab sebagai pengguna anggaran di KKP, mulai mengusulkan anggarannya kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta kepada Kementerian Keuangan. Kedua lembaga itu diminta Menteri KP untuk menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp. 553 milyar yang akan digunakan KKP untuk pembangunan Kapal Riset Kelautan di Pangandaran Jawa Barat dan Pulau Morotai Maluku Utara.

“Konon kedua proyek tersebut belum melewati Upaya Kelola Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), dan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Kemungkinan diduga oleh sebab KKP tidak melakukan sesuatunya melalui pertimbangan yang matang, sehingga kedua proyek tersebut bisa saja jadi mangkrak. Tentu hal seperti ini, jika benar, Menteri KP Susi eloknya bertanggungjawab terkait penggunaan keuangan negara”, imbuh Teddy Syamsuri.

Dalam menyudahi keterangannya kepada pers, pemerhati nelayan Teddy Syamsuri yang didampingi tokoh nelayan Eddi Samsuri, sangat berharap KPK bisa segera mengusut tuntas adanya dugaan kasus korupsi di KKP.

“Dan kepada Presiden Jokowi, meskipun memiliki hak prerogatif. Untuk kiranya berkenan mempertimbangkan jika menteri sebagai pembantunya yang diduga bakal ada bermasalah terkait adanya dugaan korupsi. Sebaiknya tidak untuk dipilih lagi. Ini, demi memenuhi suasana kebatinan kaum nelayan yang jujur saja lebih banyak kurang diberdayakan oleh Menteri KP Susi Pudjiastuti selama lima tahun ini”, katanya lirih.

(*)

Komentar

News Feed