oleh

Terkait Cover Majalah Tempo, Sekjen PDI Perjuangan Sebut Tempo Tak Etis dan Sampingkan Budaya Bangsa

Berkeadilan.com – Cover Majalah Tempo Edisi 7-13 Oktober 2019 yang menampilkan Karikatur Prisiden Jokowi mendapatkan reaksi dari Patai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Sekjen PDI-P Hasto Kristyanto menyebut majalah tersebut minim etika dan budaya. “PDI Perjuangan meresponse negatif atas berbagai karikatur yang disampaikan oleh Majalah Tempo terhadap sosok Presiden Jokowi,” ungkap Hasto dalam rilis yang diterima Dejabar.Id (8/10).

Hasto menyebut PDI Perjuangan sangat menghormati kritik sebagai esensi penting dalam demokrasi. Namun etika jurnalistik tetap harus dikedepankan. Demokrasi memerlukan estetika, perlu pemahaman terhadap kebudayaan bangsa, sehingga tampilan karikatur Majalah Tempo terhadap Presiden Jokowi dalam beberapa edisi terakhir sangat disesalkan,” jelas Hasto lagi.

Apa yang disampaikan oleh media tersebut sudah tidak lagi menampilkan pesan jurnalistik yang mencerdaskan dan membangun peradaban, namun sudah menampakkan kepentingan tertentu yang disertai framing kepada pembaca. “Ketika media tersebut memberikan kritik yang begitu tajam terhadap PDI Perjuangan kami menerimanya sebagai bagian dari kritik dan kami lakukan otokritik, namun ketika simbol negara Presiden Republik Indonesia dibuat karikatur tersebut, kami sangat menyesalkan. karikatur Presiden Jokowi tersebut cermin kemunduran kualitas jurnalistik karena minus kebajikan,” ungkapnya lagi.

Hasto menyarankan agar Tempo menyampaikan pemberitaan berimbang cover both sides, dan sebagai media yang berada di wilayah Indonesia, untuk memelajari kembali sejarah pers nusantara, pers yang membawa pelita harapan, mencerdaskan, dan memajukan kesejahtetaan umum. “Terkait dengan revisi UU KPK suara DPR dan Pemerintah Bulat. Jalankan undang-undang baru tersebut, kita monitor, cermati, dan kita semua punya tanggung jawab untuk memberantas korupsi. Presiden Jokowi tidak akan tinggal diam memberantas korupsi, ada atau tidak ada undang-undang. Sebab korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Namun dengan revisi tersebut, Ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan yang selama ini banyak terjadi”.

Hasto menambahkan, agar setiap warga negara menghormati simbol negara sebagai wujud demokrasi. “Ketika kita warga bangsa tidak lagi bisa menghormati simbol negara seperti Presiden Republik Indonesia Jokowi, maka demokrasi melunturkan watak kebudayaan bangsanya. Stop karikatur yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkapnya lagi. (Dejabar)

Komentar

News Feed