oleh

Bocor Lagi! KPK Ternyata Sumbang Logistik Dibalik Demo Mahasiswa

Jakarta – KPK Taliban bukan sekedar cerita. Itu nyata ada. Sebelumnya, sudah bocor video briefing kepada mahasiswa agar turun ke jalan. Melakukan pergerakan dengan cara-cara radikal elegan. Belakangan diketahui nama orang yang memberikan briefing tersebut adalah Bachtiar Firdaus.

Lalu hari ini, tersebar viral percakapan di grup Wadah Pegawai yang pada intinya laporan-laporan terkait aksi demonstrasi di beberapa wilayah. Ya wajar, namanya grup kan bisa membahas apa saja. Tak ada yang salah.

Tapi jika diperhatikan, ada permasalahan yang sangat fundamental di sana. Pembicaraan dalam grup tersebut ada bahasan sumbangan. Orang-orang di KPK menyumbang uang secara tunai untuk diberikan pada mahasiswa. Salah satu dari mereka meminta agar sumbangan dilakukan cash agar tidak ada jejak transaksi. Luar biasa! ya iyalah, orang KPK pasti lihai soal ini.

KPK juga diintruksikan mengenakan batik hitam selama aksi demo 23 dan 24 September, sebagai solidaritas atas aksi demo. Mengajak pegawai KPK untuk menggelorakan demo-demo di daerah. mengajak setiap orang yang ada di KPK untuk ikut terlibat, mengajak dan menggerakkan adek-adek angkatan organisasinya. Pada intinya, grup WA pegawai KPK sudah jadi grup konsolidasi pergerakan atau demonstrasi. Menyediakan dukungan logistik.

Luar biasa. satu persatu kebusukan KPK terbongkar. Kita harapkan orang-orang di KPK yang selama ini ditindas oleh kesewenang-wenangan, mau membuka suara, mau memberikan cerita utuh tentang apa yang terjadi di dalam sana.

Bagi saya, penyebaran capture percakapan grup WA KPK ini adalah satu catatan pembenaran, terkait kebenaran lainnya tentang briefing mahasiswa atau demonstran.

Dengan begini, KPK sebagai lembaga negara, terbukti tidak mau menempuh jalur konstitusi. Kemudian memilih untuk mengerahkan massa turun ke jalan, mewakili tuntutan dan aspirasi orang-orang KPK yang menolak adanya pengawasan dan sistem penegakan hukum yang lebih transapran.

Massa dikerahkan untuk menuntut Presiden mengeluarkan Perpu pembatalan UU KPK yang baru. Wajar kalau Mengkumham Yassona mengatakan bahwa aksi-aksi ini bukan tentang RKUHP seperti yang digembar-gemborkan media, atau tuntutan-tuntutan mahasiswa. Karena semua pasal yang mereka protes itu sejatinya tak pernah ada. Itu hanya propaganda media. Selain itu, RKUHP pun sudah ditunda pengesahannya oleh Presiden 5 hari sebelum demo. Lalu kenapa masih demo menolak RKHUP?

Kini semakin jelas. Video briefing serta capture percakapan dukungan dan sumbangan untuk aksi-aksi demo itu menunjukkan, bahwa yang punya kepentingan sebenarnya adalah orang-orang KPK. Merekalah yang memprovokasi dan mengajak mahasiswa turun ke jalan. Tapi supaya tidak ketara, tuntutan mahasiswa tidak fokus pada UU KPK, tapi juga pada soal RUU KUHP sampai soal kebakaran hutan. Tujuannya jelas, pengaburan masalah dan tuntutan.

Kalau mahasiswa difokuskan untuk menolak UU KPK, maka permainan mereka akan mudah tertebak. Publik akan bertanya, kenapa baru protes setelah diundangkan? bukankah ada tahapan yang cukup panjang? Dan narasi KPK taliban yang sudah bergaung cukup keras selama ini akan langsung menunjuk KPK sebagai biang kerok kerusuhan ini. Maka dari itu dibutuhkan isu-isu lain untuk mengelabuhi. Selain itu, semakin banyak isu, semakin besar pula massa yang bisa diprovokasi dan diajak turun ke jalan.

Sehingga wajar kalau mahasiswa yang turun ke jalan dengan tujuan menyampaikan aspirasi, nyatanya setelah diterima oleh BALEG DPR justru tidak menyampaikan apa-apa. Emosi karena surat yang sudah diterima beberapa hari sebelumnya oleh staf DPR, rupanya tidak sampai. Setelah itu beberapa ketua BEM hanya berteriak cempreng mengatakan tidak percaya pada DPR. Lengkap dnegan hastag mosi tidak percaya.

Wajar juga kalau hari ini mahasiswa yang diundang Presiden Jokowi, untuk bertemu dan menyampaikan aspirasinya secara langsung, menolak undangan tersebut.

Karena tujuan mereka bukan untuk mencari solusi ataupun menyampaikan aspirasi. Mereka hanya membela majikannya, KPK. Menggonggong dan rusuh sesuai intruksi atau briefing radikal elegan.

Pada akhirnya ini bukan tentang demokrasi lagi. Ini tentang pemaksaan dan penolakan jalur konstitusional. Menolak sistem. Sangat ideologis. Sehingga pada akhirnya saya pikir percuma kita berdebat soal pro kontra pasal yang ada di UU KPK ataupun RKUHP. Karena masalahnya bukan di sana, masalahnya ada pada ideologi dan menolak sistem yang ada di NKRI.

 

Sumber : https://seword.com/politik/viral-percakapan-kpk-sumbang-logistik-demonstrasi-QV9vUm7BUt

Komentar

News Feed