oleh

KMI Nilai Revisi UU KPK Tepat Jawab Situasi Terkini

-Polhukam-1.398 views

Berkeadilan.com – Anggota Lembaga Hukum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI), Malik Yaser menilai bahwa revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK sudah tepat.

“Revisi UU KPK yang dirancang oleh komisi III DPR RI sangat mempertimbangkan perkembangan zaman saat ini dan sudah sangat kontekstual,” kata Malik dalam diskusi bertema “Antara Menguatkan Atau Melemahkan KPK” yang digelar oleh Komite Mahasiswa Indonesia (KMI) di Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019).

Dalam revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI bersama dengan pemerintah pusat itu justru menjawab kebutuhan jaman, di mana pola koruptor semakin canggih. Maka dari itu peremajaan terhadap UU yang menjadi landasan hukum pergerakan KPK dalam pemberantasan tindakan rasuah itu penting.

“Artinya bahwa RUU KPK telah memenuhi kebutuhan sosial yang di mana perilaku korupsi sekarang semakin canggih, maka metode untuk menangani kasus korupsi juga harus lebih cangih dan detail melalui UU KPK,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, kader HMI Pustara, Fadli Rumakefing menyampaikan, bahwa berdasarkan mengamatinya terhadap lima (5) orang pimpinan KPK yang telah di pilih dan ditetapkan di komisi III DPR RI adalah orang-orang terbaik.

Apalagi dalam proses seleksi dan penjaringannya pun dilakukan secara transparan dan akuntabel. Publik pun bisa melihat detail prosesnya.

“Mereka sudah memenuhi kriteria dan layak untuk memimpin lembaga anti rasuah tersebut. Mereka bukan orang sembarangan, rekam jejak mereka sudah diakui sama Negara selama ini,” kata Fadli.

Dan atas terpilihnya Firli Bahuri dan empat Wakil Ketua KPK lainnya, Fadli menyampaikan selamat dan berharap agar segera dilantik sebagai Ketua KPK yang baru.

“Banyak masyarakat antusias menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan KPK terpilih. Kami sampaikan, selamat,” tegasnya.

Komentar

News Feed