oleh

Presiden Disarankan Perintahkan Komisioner KPK Tanggung jawab Sampai Akhir Jabatan Mereka

Oleh : Abraham Dani *)

Istilah “mengembalikan mandat sebagai komisioner KPK” kepada Presiden itu tidak dikenal dalam undang-undang. Komisioner KPK bukankah “mandataris” Presiden. Komisioner KPK diseleksi oleh sebuah panitia seleksi untuk mendapatkan jumlah 10 orang. 10 nama ini diajukan Presiden ke DPR untuk dipilih 5 orang. Presiden menetapkan nama kelima

Komisioner itu sebagai pimpinan KPK. Kalau tiga dari lima komisioner itu “mengembalikan mandat” dalam arti “menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo” seperti diberitakan Kompas  kemarin (14/9/2019), maka penyerahan tersebut tegas menyalahi undang-undang.  Presiden tidak berwenang mengelola KPK. Presiden justru dapat dianggap melanggar konstitusi jika menjadi “pengelola KPK”, karena seluruh tata cara pengelolaan KPK telah diatur dengan rinci oleh undang-undang, sementara tidak satu pasalpun UUD 45 mengatur tentang KPK.

Saya menyarankan agar Presiden minta kepada komisioner KPK untuk meneruskan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diucapkan para komisioner dalam sumpah jabatannya, yakni sampai akhir masa jabatan mereka. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU KPK bahwa komisioner diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya telah berakhir. Atau karena mereka mengundurkan diri,  dan/atau meninggal dunia.

Bahwa ada alasan para komisioner untuk “mengembalikan mandat” itu karena tidak diajak bicara dalam rencana pembahasan amandemen UU KPK, hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan. Kewenangan membentuk, termasuk mengubah UU, adalah sepenuhnya kewenangan Presiden dan DPR. Kalau RUU tsb nanti sdh dibahas di DPR, komisioner KPK bisa saja menyampaikan aspirasi dan pendapatnya dalam RDPU. Hemat saya, komisioner KPK kini banyak bermain politik daripada berpikir di alur hukum yang benar.

DPA dulu dilikwidasi melalui amandemen UUD. Tidak ada anggota DPA yang berulah macam2, karena menyadari bahwa kewenangan mengubah UUD adalah sepenuhnya kewenangan MPR. Bahkan sebuah departemen atau kementerian dilikwidasi oleh Presiden, tidak ada demo atau protes dari para pejabat dan pegawainya, atau menterinya “mengembalilan mandat” kepada Presiden.

Apa yang dilakukan komisioner KPK ini tidak baik bagi perjalanan politik bangsa dan negara.

Demikian saran saya.

 

*) Penulis Warga Tangsel Alumni UIN

Komentar

News Feed