oleh

Pendekatan Kemanusiaan Kunci Penyelesaian Masalah Papua

JAKARTA, BERKEADILAN.COM  – Persoalan Papua memang pelik dan perlu ada formula yang tepat untuk mengatasinya. Mengingat mereka adalah bagian dari integral bangsa dan negara Indonesia sehingga pendekatan yang tepat menjadi sesuatu yang mutlak.

Kondisi Papua ini juga menjadi konsen Partai Rakyat Demokratik (PRD). Mereka bahkan melakukan upaya-upaya konstruktif untuk mencari penyelesaian masalah Papua. Salah satunya adalah dengan pendekatan kultural.

Bahkan Ketua Umum PRD, Agus Jabo menyebutkan, bahwa penanganan Papua tanpa melibatkan orang Papua sendiri dan pendekatan kultural akan menjadi sebuah pekerjaan yang sia-sia.

“Tanpa melibatkan mereka dan dengan melakukan pendekatan secara kultural mustahil penyelesaian Papua bisa tercapai,” kata Agus Jabo saat mengisi diskusi Resolusi Penyelesaian Persoalan Papua yang digelar oleh PKC PMII DKI Jakarta di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).

Resolusi yang disampaikan Agus Jabo adalah hasil kesepakatan PRD dalam Musyawarah Besar (Mubes) mereka dengan melibatkan beberapa pemuda asli Papua. Karena ia yakin bahwa pemuda Papua lah yang lebih mengerti apa yang sebenarnya diharapkan masyarakat Papua.

Dalam resolusi tawaran PRD itu, pertama, Agus menyampaikan bahwa pendekatan kemanusiaan adalah kunci pertama yang tepat untuk menyelesaikan masalah Papua. Karena selama ini menurutnya, cara pandang bangsa Indonesia selama ini masih hanya dipandang secara teroterial. Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kerap dijadikan isu negara.

“Kita harus lakukan pendekatan sosio-nasionalisme (pendekatan kemanusiaan) dan demokrasi sosial, yakni demokrasi yang melindungi kepentingan masyarakat Indonesia bukan hanya kelompok kapitalisme dan kekuasaan. Oleh karena itu mari kita ubah cara pandang masyarakat dan negara terhadap Papua,”  tutur Agus.

Kemudian yang kedua, Agus juga menyebutkan bahwa setiap persoalan seharusnya diselesaikan dengan cara-cara damai atau melalui cara dialog yang demokratis. Tidak perlu Negara mengambil cara represif dan gaya militer untuk menyikapi mereka.

“Negara tidak boleh merespon pemikiran-pemikiran masyarakat Papua dengan cara keras. Kita harus mendengarkan mereka dan kita harus mewadahi keinginan mereka, sebab yang memahami masalah di Papua adalah orang-orang Papua sendiri,” ujarnya.

Bagi Agus Jabo, persoalan Papua tidak bisa diambil dari satu sudut pandang saja. Karena problemnya yang begitu kompleks, sehingga penanganan Papua harus tepat dengan membuat mereka merasa terwakilkan dalam berbagai hal termasuk di sektor legislasi.

“Mulai dari masalah kesenjangan sosial dan otonomi khusus (otsus), sementara mereka juga mempunyai  persoalan suku dan marga-marga. Maka suku-suku dan marga-marga tersebut harus memiliki keterwakilan di dalam lembaga legislatif,” terang Agus.

“Keberadaan MPRP dan DPRP kemarin tidak mewakili keberadaan para suku dan marga yang ada,” imbuhnya.

Tawaran resolusi ketiga, Agus menyampaikan bahwa bagi mereka dan berdasarkan dari suara pemuda Papua yang diakomodirnya, bahwa revisi terhadap UU Otsus bisa dilakukan untuk membuat mereka merasa terwakilkan dan suara mereka diakomodir oleh negara.

“Oleh karena itu revisi UU Otsus perlu dilakukan. Hanya dengan menghargai aspirasi para dewan suku dan marga dilegislatif maka secara politik kita bisa menghargai suara Papua,” tegasnya.

Oleh karena itu kata Agus Jabo, lembaga yang perlu dibangun adalah Dewan Rakyat Papua (DRP). Dan siapapun yang keluar maupun yang mau masuk Papua harus seizin DPR tersebut.

“Siapapun yang hendak keluar-masuk Papua harus izin DRP,” tambahnya.

Pun demikian, Agus tidak ingin menutup diri dan mempersilahkan siapapun mengkaji tiga poin resolusi tersebut.

“Silahkan kita diskusikan tentang resolusi ini. Dan kami juga sudah menyampaikannya ke publik untuk bisa ditawarkan kemana-mana,” tandasnya.

DRP Solusi Pecahkan Masalah Papua

Dalam kesempatan yang sama, Aktivis Pemuda Papua yang juga sekaligus penggagas Dewan Rakyat Papua (DRP), Arkhilous Bahu menilai bahwa para kepala suku bisa mendapatkan peran di dalam DRP tersebut. Mereka akan merasa terwakilkan suaranya dengan keterlibatan mereka ikut menentukan kebijakan politiknya mereka sendiri.

“Kita ajukan Dewan Rakyat Papua,” kata Arkhilous.

Baginya, kunci musyawarah di kalangan masyarakat Papua yang diwakili para tetua adat atau kepala suku sangat tepat untuk mengatasi berbagai gejolak di tanah Cendrawasih itu.

“Mari kita mulai tegakkan (nilai-nilai) Pancasila, dimulai dari Papua,” tandasnya.

Mantan anggota Komnas HAM, M. Ridha Saleh sepakat bahwa pendekatan penyelesaian Papua memang tidak seharusnya lagi melalui pendekatan teritori melainkan dialog. “Cara-cara politik etis di Papua harus distop, pendekatan harus dilakukan dengan cara dialog yang lebih bermartabat dan manusiawi. Saya kira kita harus dukung sama-sama usulan DRP,” ujarnya. [ Ist]

Komentar

News Feed