oleh

Tindak Tegas LSM Pengkhianat

Aksi unjuk rasa di  LBH Surabaya.JAKARTA, BERKEADILAN.COM – Gabungan elemen masyarakat sipil meminta aparat keamanan untuk mengungkap dan menindak tegas jaringan NGO atau LSM yang menjadi pengkhianat dengan mendukung pergerakan kelompok Papua Merdeka.  NGO atau LSM ini bekerja untuk asing dan menjadi kepanjangan kepentingan asing.

Pernyataan Gabungan eleman masyarakat sipil  ini dikeluarkan oleh Anto Kusumayuda (Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98), IR. Dont Mulyana Kurnia  (Ketua Umum DPP Barisan Islam Moderat /BIMA), Abdul Salam Nur Ahmad  (Sekjen Gerakan Nasional Membela Kewibawaan Presiden & Kedaulatan NKRI), dan Dewan Presidium Dr. KH Asep Ahmad Hidayat.

“Kami sangat mendukung Bapak Presiden Jokowi untuk mengungkap, menuntaskan dan menindak tegas pihak-pihak jaringan asing di dalam negeri, LSM – NGO yang bekerja untuk asing memperkeruh situasi di dalam negeri terkait Papua dan elit politik nasional, baik dalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan yang memperkeruh Papua, menjadikan Papua sebagai komoditas politik alat bargaining politik untuk mendapatkan jabatan kekuasaan dan akses perekonomian nasional,” tegas Anto Kusumayuda , dalam rilis yang diterima redaksi berkeadilan.com , Rabu (4/9).

Ditambahkannya, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab untuk keutuhan NKRI, kami sebagai salah satu elemen rakyat Indonesia terus menyerukan dalam sebuah gerakan bersama yaitu Gerakan Nasional Membela Kewibawaan Presiden dan Kedaulatan NKRI.

“Karena kejadian rusuh Papua bermotif ingin mencoreng wibawa Presiden Jokowi dan mengancam Kedaulatan NKRI. Oleh karenanya, siapapun yang terlibat apakah pejabat penting di Pemerintahan ,   LSM–NGO, atau politisi barisan sakit hati,  harus ditindak tegas tanpa pandang bulu karena telah merongrong kedaulatan NKRI kalau dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kedepan,” tandasnya.

Selain itu, pihaknya mengajak dan menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama berdoa dan berjuang membela dan menjaga Papua, Papua Barat dari rongrongan pihak pihak asing yang mengacaukan dan memprivokasi papua lepas dari NKRI.

Dalam keterangannya, Anto menggaris bawahi pernyataan Menkopolhukam dan Kapolri bahwa ada pihak asing yang secara sengaja mengobok ngobok Papua, memprovokasi Papua sampai terjadinya rusuh dan akan memisahkan diri dari NKRI.

Lanjutnya, pihak Asing tentunya tidak bekerja sendiri dalam memuluskan agendanya membuat Papua rusuh untuk menguasai Papua demi kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial politik. Mereka agen agen asing berkonspirasi dengan pihak-pihak jaringan di dalam negeri, dengan organisasi atau lembaga di Papua dengan tiada hentinya mempropagandakan Papua merdeka.

Isu Papua selalu dijadikan komoditas politik elit politik nasional dalam melakukan bargaining untuk kepentingan kekuasaan dan jabatan. Tidak hanya itu masih adanya NGO atau LSM di dalam negeri yang mendapatkan dana dukungan dari asing sehingga menjadi agen asing kepanjangan tangan asing di dalam negeri untuk memuluskan agenda kepentingan asing di dalam negeri.

“Salah satunya mereka NGO dan LSM tersebut ikut menyuport pergerakan kelompok Papua Merdeka, NGO dan LSM tersebut menjadi penghianat bangsa dan negara, karena tidak ada sumbangan dana program dari asing ke LSM atau NGO yang gratis tiada lain memiliki kepentingan untuk tujuan politik menguasai Indonesia salah satunya dengan persoalan Papua,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, pasca meletusnya kerusuhan di Papua, pada Kamis (29/8) Kantor Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Surabaya di Jalan Kidal, Tambaksari, didatangi puluhan orang yang mengatasnamakan diri Keluarga Besar Masyarakat Melanesia. Mereka datang seraya menuding LBH antek asing karena telah memperkeruh kasus pengepungan mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya. Mereka membentangkan poster dan spanduk bernada kecaman terhadap LBH. Tulisan yang tertera di poster dan spanduk itu antara lain “LBH provokator!”, “LBH antek asing!”, serta “Masyarakat Papua di Surabaya tolak ikut campur LBH Surabaya dalam urusan Papua.”  (ist)

Komentar

News Feed