oleh

ALIPP Laporkan Dugaan Korupsi di Tanah Jawara ke Mabes Polri

Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) melaporkan beberapa kasus tindak pidana korupsi di tanah jawar, Banten, ke Mabes Polri setelah merasa diabaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, pada 20 Desember 2018, ALIPP mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dan diterima bagian Dumas KPK.

Dijelaskan, Dikrektur Eksekutif ALIPP, Uday Suhada, saat itu pihaknya melaporkan beberapa kasus yang diduga telah terjadi tindak pidana korupsi di Banten.

Di antaranya adalah kasus Pembebasan lahan Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMA atau SMK tahun APBD 2017 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Menurut Uday Suhada selaku Direktur Eksekutif ALIPP, ada tiga dari sembilan titik lokasi lahan yang diinvestigasi, diperkirakan potensi kerugian keuangan negara mencapai angka Rp12.673.342.000,. Itupun kata Uday belum termasuk 6 titik lainnya.

Selain Kasus Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMA atau SMK, Kasus lain yang kental terendus tindak pidana korupsinya yang juga dilaporkan ALIPP ke KPK adalah Pengadaan Komputer untuk UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) Tahun APBD 2017 senilai Rp39.974.000.000,.

Dana sebesar itu digunakan untuk pengadaan 158 paket atau 3.160 unit komputer. Dalam kasus ini dugaan kerugian keuangan negara dari mark-up tersebut diperkirakan sebesar Rp8.374.000.000,.

Sedangkan kasus ketiganya adalah hal yang sama yaitu terkait Pengadaan Komputer untuk UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di Tahun APBD 2018 senilai Rp24,994.320.000,.

Kerugian keuangan negara dari proyek pengadaan komputer UNBK tahun 2017 ini diperkirakan sebesar Rp1.260.000.000,.

“Sudah tujuh bulan lamanya kami menunggu langkah KPK, tapi nampaknya belum ada tanda-tanda. Makanya hari ini saya membawa kasus ini ke Mabes Polri. Mudah-mudahan direspon secara cepat. Sebab persoalan korupsi di Banten pasca penahanan Atut Chosiyah dan Chaeri Wardhana 2013 yang lalu, masih terus terjadi. Di era Gubernur WH ternyata juga masih ditemukan banyak kasus korupsi,” kata Uday usai pengaduannya di Dorektorat Kriminal Khusus Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/07/2019).

Uday juga mengaku, ada beberapa orang yang ia laporkan ke Mabes Polri, lantaran ada keterlibatan dalam korupsi masal tersebut.

“Banyak, yang jelas Terlapor adalah kalangan birokrasi di Dindikbud dan orang Swasta. Semacam makelar gitu. Semua sudah kami serahkan ke Mabes Polri,” jelas Uday.

Uday menegaskan, saat ini pihaknya telah memegang beberapa bukti kwitansi serta keterlibatan orang-orang yang ia laporkan.

“Ya orang-orang yang dekat dengan Gubernur. Karena data yang saya pegang ini otentik, ada kwitansi dan lain lain, makanya kami yakin atas keterlibatan mereka,” pungkas Uday.

Selain itu, ia juga mengungkapkan, masih ada kasus-kasus lain yang sedang digali oleh Alip terkait korupsi di wilayah Banten, seperti misalnya proyek pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyerap anggaran HPS Rp107,172,479,662,12 dari pagu Rp109,781,225,700,00 dan proyek Manajemen Konstruksi (MK) pembangunan stadion di kawasan sport center. Diketahui pagu yang tersedia adalah Rp12,400,000,000,00 dari pagu HPS sebesar Rp10,550,751,533,00.

“Ini episode berikutnya. Saya lagi lengkapi dokumennya. Gak akan lama lagi kok soal MK dan lain-lain di Sport Center itu kita garap,” tandasnya. (DA/BHI)

Komentar

News Feed