oleh

Megawati Soekarnoputri Cetak Sejarah Politik Indonesia

Berkeadilan.com — Pada 18 tahun lalu, 23 Juli 2001, ruas jalan dan pusat niaga Jakarta lebih lengang dari biasanya. Padahal, di hari itu Indonesia tengah mencatat sejarah.

Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau dikenal dengan nama Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai perempuan presiden pertama di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Berdasarkan catatan harian Kompas, 24 Juli 2001, yang berjudul “Kemenangan Mega Disambut Tenang”, Sidang Istimewa (SI) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pelantikan Megawati yang digelar Senin (23/7/2001) sore tak disambut perayaan meriah oleh pendukungnya.

Di kantor DPP PDI-P di Pecenongan, Jakarta, tak ada kegiatan mencolok. Hanya ada sekitar 30 satuan tugas (satgas) yang mengamankan kantor mereka.

“Tidak ada perintah khusus berkaitan dengan pelantikan Ibu Mega. Setiap warga PDI-P hanya diminta untuk menjaga lingkungan masing-masing,” kata Richard GE Tulis, Ketua DPD PDI-P Jakarta Pusat yang sedang mengoordinasikan para anggota satgas kala itu.

Yang lebih penting adalah mencegah supaya tidak terjadi kericuhan akibat pancingan pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kita tentu saja gembira dengan pengangkatan Mbak Mega. Hanya, seperti pesan Mbak Mega, kegembiraan ini tidak boleh ditunjukkan secara berlebihan,” kata Henny Kumbariyam (37), Wakil Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta yang ditemui di Posko PDI-P di kawasan Karet.

Di posko itu, simpatisan PDI-P sejak pukul 08.00 mengikuti jalannya SI MPR dari siaran televisi atau radio. Diseling jeda maghrib, di panggung yang mereka dirikan, sebuah grup band mengiringi para penyanyi dari utusan cabang PDI-P Jakarta Pusat. Sekitar 100 orang menikmati hiburan yang disajikan.

Bagi Jimmy Aryana Semeth (43), korban kasus 27 Juli yang ditemui di bekas kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, kemenangan Megawati ini terasa biasa-biasa saja dan tidak perlu dirayakan secara berlebihan.

“Memang sudah haknya meski saya lebih senang Mbak Mega jadi presiden tahun 1999 atau 2004 sekalian.”

Situasi politik dan ekonomi pasca-reformasi juga terasa tidak menentu akibat kepemimpinan Gus Dur yang penuh kontroversi.

Gus Dur berseteru hebat dengan DPR saat menyebut DPR seperti taman kanak-kanak. Gus Dur pun sempat mengeluarkan dekrit pembubaran DPR. Manuver Gus Dur disambut dingin. Mahkamah Agung memutuskan dekrit yang dikeluarkan Gus Dur bertentangan dengan hukum.

Lalu, hari ini 18 tahun lalu, parlemen yang berseberangan dengannya bersatu kubu dengan Megawati, wakilnya menakhodai negeri. Gus Dur ditinggal pergi. Sendiri.

Itulah kenapa kemenangan Mega atas kursi presiden berlangsung sunyi.

Takdir yang tertunda

Perjalanan Megawati ke kursi RI 1 sungguh tak mulus. Dua tahun sebelum pelantikan itu, Megawati sebenarnya adalah sosok yang dielu-elukan sebagai presiden pengganti BJ Habibie. Ia simbol perlawanan terhadap Orde Baru yang tumbang pada 21 Mei 1998.

Menjelang kejatuhan Orde Baru, Megawati berhasil menguasai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan mengubahnya menjadi PDI Perjuangan (PDI-P). Dukungan untuk Mega sebagai bentuk perlawanan terhadap Soeharto kala itu tak terbendung.

Sayangnya, di Pemilu 1999 Megawati gagal jadi presiden. Padahal, saat itu PDI-P menjadi partai pemenang setelah meraih sekitar 36 juta suara atau hampir 34 persen.

Saat itu presiden belum dipilih langsung oleh rakyat, masih dipilih oleh MPR.

Pemilihan presiden yang dilakukan MPR diwarnai tarik-menarik kepentingan. Ada dua kubu yang bersaing di MPR, yaitu PDI-P dan kubu Partai Golkar yang dinilai sebagai pewaris Orde Baru.

Amien Rais yang kala itu masih memimpin Partai Amanat Nasional (PAN) mulanya satu kubu dengan Mega sebagai penggerak reformasi. Namun, ia “menelikung” Mega di tengah jalan dengan membentuk Poros Tengah.

Poros Tengah terdiri dari partai-partai Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan (sekarang menjadi PKS). Mereka menolak Megawati menjadi presiden dengan alasan jender.

Dikutip dari catatan harian Kompas, 27 Juni 1999, berjudul “Dibahas, Jalan Tengah Pencalonan Presiden”, PPP dan PK tetap pada pendiriannya menolak presiden dari kalangan perempuan. (Red)

Komentar

News Feed