oleh

Ketua Fraksi PDIP Serukan Agar Anggota Ikuti Proses dan Kegiatan yang Diamanahkan

Berkeadilan.com, Bandung– Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat membenarkan bahwa pada rapat paripurna kemarin, Rabu (10/07/2019), terjadi adu argumen terkait tata tertib (tatib) DPRD Jawa Barat, akibat dari tak kourumnya (memenuhi minimal batas anggota yang harus hadir) rapat paripurna yang akhirnya berdampak terhadap beberapa kali skors.

Namun, menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat Syamsul Bachri, tidak sampai terjadi keributan atau kegaduhan yang berarti. Peristiwa kemarin hanya adu argumen saja ihwal pelaksanaan tatib DPRD Jawa Barat saat rapat paripuna, dan biasa dinamika saat rapat paripurna.

“Tetapi yang saya maksud kemarin voting dalam berita Tagar (yang berjudul Karena Lagu Indonesia Raya, DPRD Jawa Barat Ribut) itu bukan voting untuk menyanyikan Indonesia Raya. Namun, voting terkait dengan dilanjutkan atau tidaknya rapat paripurna yang tidak kourum,” tutur Syamsul Bachri, dilansir dari Tagar, Kamis (11/07/2019).

Syamsul menambahkan, memang anggota dewan banyak yang absen saat rapat paripurna yang akhirnya tak kuorum dan menjadi persoalan. Sehingga, perlu sanksi tegas dari fraksinya masing-masing.

“Itu (banyaknya anggota dewan yang absen) persoalan moral anggota dewan itu sendiri atau kembali kepada individu lagi. Walaupun sudah ada BK (Badan Kehormatan) saya meminta BK untuk lebih meningkatkan pengawasan khususnya kehadiran saat paripurna,” tambah Syamsul.

Selain itu kata Syamsul, sanksi tegas dari fraksi atau partainya masing-masing sangat diperlukan agar ada efek jera. Sanksi tegas terbukti sangat efektif, bercermin dari Fraksi PDIP yang sudah menerapkan sanksi tegas bagi anggota dewan asal PDIP yang sudah beberapa kali tak hadir saat paripurna dikenai sanksi tegas atau khusus.

“Kehadiran kita (anggota dewan asal PDIP) sudah maksimal, meskipun kadang ada yang tak hadir tetapi tidak terlalu sering. Ketidak hadirannya pun karena tugas partai atau tugas dewan. Ketika tidak ada alasan terkait ketidak hadirannya maka fraksi akan memberikan sanksi tegas,” kata dia.

Syamsul berharap mengingat anggota dewan periode 2014-2019 ini akan berakhir masa jabatannya pada September. Maka, setiap anggota dewan baik itu yang terpilih kembali ataupun tidak wajib menaati tata tertib DPRD Jawa Barat salah satunya dengan menghadiri semua proses atau kegiatan yang sudah diamanahkan Badan Musyawarah, itu prinsipnya.

“Setiap anggota dewan harus belajar menghormati sumpah dan jabatannya, dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban sebagai anggota dewan dengan ikut semua proses kegiatan yang sudah di amanahkan,” tutup dia. (Red)

Komentar

News Feed