oleh

Begini Respon PDIP Jabar Soal Akan Dipertahankannya TKN dan TKD

Berkeadilan.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Jokowi-Ma’ruf menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019-2024 pada Kamis (27/6). Namun tidak seperti Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang telah dibubarkan, Tim Kampanye Nasional (TKN)  dan  Tim Kampanye Daerah (TKD) justru belum akan membubarkan diri.

Ketua TKD Jabar Dedi Mulyadi menyebut tugas TKD bukan hanya mengantarkan pasangan nomor urut 01 menjadi pemenang Pemilu, tetapi TKD ke depan akan mengawal semua keinginan masyarakat kepada pemerintah dapat tercapai. “Konsolidasi akan terus dilakukan dalam mengawal kepemimpinan beliau (Jokowi),” tutur Dedi yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Barat usai menghadiri Jokowi dan seluruh pimpinan TKD pada 34 Provinsi di Istana Bogor, Selasa (2/7/2019), malam.

Menanggapi pernyataan  Ketua TKD Jawa Barat,  Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) Perjuangan TB. Hasanuddin merespon keinginan beberapa pihak yang mempertahankan TKD dan TKN. Dalam rilis yang didapatkan redaksi dejabar.id, purnawirawan jenderal TNI itu menyebut jika  tujuan mempertahankan TKN atau TKD adalah mengawal pemerintahan Jokowi sebaiknya organisasi ini di bentuk di tingkat nasional saja. “Sementara di tingkat nasional sudah ada juga  gabungan fraksi koalisi DPR RI   dan para ketua fraksinya selalu berhubungan langsung dengan para ketua umum partai masing masing.” Ungkapnya.

TB. Hasanuddin juga melanjutkan, TKD di bentuk oleh TKN dalam rangka pemenangan pilpres di daerah, struktur organisasinya juga mengacu pada organisasi  dan cara memenangkan pilpres tahun 2019 dengan tugas dan fungsinya yang cukup jelas.

“Kalau kemudian TKD di gunakan untuk mengawal  pemerintahan rasanya aneh. Sangat beda antara organisasi pemenangan dan  organisasi yang mengawal pemerintahan,” ungkap mantan Pimpinan Komisi I DPR RI itu.

TB. Hasanuddin menambahkan pihaknya tidak akan serta merta menyetujui rencana rekan koalisinya di daerah untuk mempertahankan TKD. “Karena kamikan organisasi, punya fatsun dan Ketua Umum. Sehingga tentu saja kami menunggu arahan dari DPP,” tegas TB. Hasanuddin. (Red)

Komentar

News Feed