oleh

TB. Hasanuddin: Soal Kursi di Kabinet Kita Serahkan Saja Kepada Pak Jokowi

Berkeadilan.com – Kontestasi Pemilihan Presiden 2019 telah tuntas setelah Mahkamah Kontitusi (MK) menetapkan pasangan No. Urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang beberapa pada 27 Juni l2019. Namun bukan berarti dinamika politik mereda. Pada koalisi partai pengusung Capres dan Cawapres Jokowi-Maruf Amin tampak berbagai manuve. Salah satunya adalah keinginan untuk masuk kabinet sebagai imbalan atas kualiasi yang dibangun.

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaemin Iskandar misalnya berulangkali mengungkapkan keinginan untuk memperoleh kursi menteri lebih banyak, meskipun Presiden Jokowi memiliki hak priogatif. “Saya mohon doanya semoga saya diberikan kekuatan melanjutkan dan membuktikan. Tahun 2019 harus ditopang dengan ekonomi yang makmur. Tahun 2019 itu harus betul-betul diwujudkan. Hari ini menteri dari kita ada 4. Mudah-mudahan nanti ada 10 menteri dari NU,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin pada Minggu 27 Januari 2019 di aula Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan sebelum pemilu digelar.

Pasca Quick Count Cak Imin kembali mengulang harapannya. “Semoga dari PKB yang masuk DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB,” ujar Cak Imin di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

Selain PKB baru-baru ini Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Golkar tampak melakukan manuver. Politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi mengusulkan jatah menteri untuk kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin harus lebih banyak berdasarkan dengan perolehan suara Pemilu 2019.

Menurutnya, Nasdem juga berhak memiliki jatah kursi lebih banyak dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyusul permintaan 10 menteri oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. “Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya nasdem mengusulkan 11,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Menanggapi manuver partai politik di Jakarta, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di berbagai daerah di Jawa Barat angkat bicara. Ketua DPC PDIP Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata mengingatkan agar Jokowi dan tim tidak menutup mata atas dinamika yang terjadi di lapangan saat proses kampanye berlangsung. “Selama Pileg tidak ada calegnya yang berani pasang foto bareng Pak Jokowi. Malah ada beberapa caleg DPR-RI Golkar terang-terangan nyuruh pilpresnya ke Prabowo,” ungkap Dadang keras.

Hal itu diamini oleh kader PDIP Karawang, Rosadi N. Rosadi menyebut partai-partai politik pendukung Jokowi agar intropeksi dan tidak terlalu percaya diri. “Calon DPR-RI dari Golkar yang namanya Dadan S Muhtar jelas-jelas mendukung Prabowo dalam setiap sosialisasinya ke masyarakat Karawang,” kata Rosadi.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat TB. Hasanuddin memberikan komentar yang lebih lugas “Memang terlihat di banyak daerah caleg Golkar pun enggan memasang baliho Pak Jokowi,” ungkap mantan Sekretaris Militer di Era Presiden Megawati ini.

TB. Hasanuddin melanjutkan, pada Pilpres 2014 perolehan suara Jokowi di Jawa Barat mencapai 40, 22% dan pada Pilpres 2019 perolehan suaranya 40,07% . Dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, pasangan Prabowo-Sandiaga berhasil menguasai perolehan suara di 21 daerah. Sementara pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf hanya unggul di 6 daerah. Di antaranya di Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Subang. Empat dari 6 daerah yang menang adalah basis PDIP.

“Jika ada pimpinan TKD Jabar yang teriak-teriak menang banyak itu aneh. Karena dulu PDIP sendiri di depan dan dapat 40,22% . Sekarang ada TKD dan TKN, cuma dapat 40,07%. Jadi wajarlah kader-kader kami meragukan kerja keras sebagian teman teman di partai koalisi,“ ungkap Tb Hasanuddin ini.

“Bahkan ada juga pimpinan TKD Jabar yang bicara ke sesepuh Jabar, bahwa ia tidak memiliki alasan kuat mendukung Jokowi,” jelas TB. Hasanuddin lagi.

“Jadi menurut hemat saya, tak usah rame ramelah, soal siapa yang jadi pembantu presiden Jokowi, kita serahkan saja kepada Jokowi, sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan pembantu pembantunya,” tutup TB Hasanuddin. (Red)

Komentar

News Feed