oleh

Mahasiswa Geruduk Kantor BUMN dan KKP RI

Berkeadilan.com – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Serikat Nasional Anak Petani (SNAP) dan Nelayan menggeruduk Gedung Kementrian BUMN dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (8/5/2019).

Aksi ini buntut dari banyak kapal di atas 30 GT tidak bisa beroperasi, karena terbentur izin yang dihampat KKP. Padahal konsumsi ikan setiap hari dari masyarakat terus bertambah.

Hal ini berpotensi negatif terhadap konsumsi masyarakat. Mengingat ikan dikonsumsi masyarakat setiap hari, hanya dicari oleh kapal di bawa 10 gross tonnage (GT).

“Sedangkan untuk kapal besar di atas 30 GT yang izin operasinya harus dikeluarkan KKP. Ini yang, proses izin keluar memakan waktu lama. Untuk kapal 10-30 GT izin operasinya bisa dikeluarkan Pemprov melalui perizinan terpadu. Kalau yang memenuhi bahan baku dari industri perikanan itu adalah kapal di atas 30 GT dengan izin KKP,” kata Koordinator SNAP Daud, hari ini.

Saat ini, masih kata Daud, banyak kapal di atas 30 GT tidak bisa beroperasi, karena terbentur izin, berbenturan dengan harapan Presiden Jokowi yang ingin memiliki industri ikan.

Selain itu persoalan juga terjadi pada PT Perikanan Nusantara (Perinus) yang juga Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang perikanan menjalankan Misi BUMN sebagai Agen pembangunan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di bidang Perikanan demi kemaslahatan masyarakat.

Pada periode Dirut Dendi Anggi Gumilang beberapa proyek yang telah dikerjakan antara lain, Pembuatan sarana prasarana Restoran Anaya yang mencapai Rp.13 miliar, Impor ikan Salem, Projek KJA. Kerja sama KSO termasuk ikan Salem dengan pihak External, Pekerjaan KJA meliputi penyediaan program keramba jaring apung dengan teknologi
dari Norwegia, sebagai pemilik projek adalah Kelautan, Kemaritiman dan Perikanan
(KKP).

“Sejatinya proyek tersebut diduga ada indikasi kerugian negara, maka kami
minta BPK RI harus membukanya, sedangkan Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN tentunya harus turun untuk melihat langsung kondisi PT Perinus yang saat ini dipimpin Dendi Anggi Gumilang,” tuturnya.

Melihat kondisi BUMN PT Perinus saat in, SNAP berharap agar dilakukan Investigasi sebelum perusahan tersebut ambruk akibat hutang yang diduga mencapai Rp.150 miliar. Sehingga mereka mendesak dengan tuntutaan BPK RI segera audit anggaran APBN yg di kelolah oleh PERINUS dan KKP RI. Menteri KKP untuk mencopot Dirjen Perikanan Tangkap karena lambatnya
perizinan. Menteri BUMN segera Evaluasi kinerja Dirut PT. Perinus. Bahkan segera dicopot bila bersalah.

“Untuk itu diakhir masa jabatan Jokowi – JK harus meninggalkan cerita bagus bukan keluhan dan hal negatif. Untuk menjawab persoalan di atas,” pungkasnya.

Komentar

News Feed