oleh

BEM SI Tuntut Presiden Terpilih 2019 Tuntaskan Kasus HAM

Berkeadilan.com – Saat debat Pilpres 2019 terakhir yang digelar di Golden Ballroom The Sultan Hotel and Residence, sejumlah Mahasiswa yang mengatasnamakan diri Badan Eksekutif Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Gatot Subroto, atau di luar gedung lokasi debat antara Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi berlangsung.

Dalam aksinya, massa yang mendapatkan pengawalan aksi ketat dari aparat kepolisian itu menuntut beberapa poin penting yang dianggapnya menjadi isu krusial bangsa dan negara ini.

Tuntutan tersebut dirangkum para Mahasiswa dari 38 kampus di seluruh Indonesia itu dengan sebutan 5 tuntutan “Indonesianya Rakyat”. Beberapa di antaranya adalah dengan mendesak penyelesaian kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan.

“Mendesak presiden terpilih untuk menyelesaikan kasus penyerangan Novel Baswedan dalam 100 hari kerja,” kata koordinator pusat BEM SI, M Nurdiansyah menyampaikan butir tuntutan yang pertamanya itu, Sabtu (13/4/2019).

Kemudian persoalan penuntasan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjadi concern mereka. Sehingga di dalam tuntutan keduanya itu, tuntutan mereka adalah pemerintah menggelar pengadilan HAM.

“Mendesak presiden terpilih untuk mendorong terselenggaranya pengadilan HAM sebagai upaya menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu sesuai UU No. 26 tahun 2000 dalam 2 tahun masa kerja,” tuntutnya lagi.

Tuntutan ketiga adalah desakan para intelektual muda itu, agar pemerintah Indonesia di bawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 2019 agar bisa menurunkan angka kemiskinan di bawah digit yang sekarang yakni 5,7 persen.

“Mendesak presiden terpilih untuk memperkuat ekonomi rakyat dengan menurunkan angka kemiskinan dibawah 5.7% dari jumlah penduduk selama 5 tahun masa jabatan,” imbuhnya.

Selain itu, persoalan bangsa yang krusial lainnya menurut BEM SI adalah kesejahteraan kaum wong cilik yang biasa memiliki profesi sebagai petani, nelayan. Dan dalam tuntutan keempatnya mereka meminta agar pemerintah menuntaskan berbagai kasus agraria yang dirasa selama ini menjadi polemik yang tidak kunjung tuntas dan mengorbankan rakyat kecil.

“Mendesak presiden terpilih untuk menjamin kesejahteraan petani dan nelayan, serta menyelesaikan segala bentuk konflik agraria,” tegasnya.

Terakhir dalam tuntutan kelima, BEM SI lebih menyoroti persoalan pendidikan. Dimana mereka meminta agar gaji dengan tunjangan bagi para tenaga pendidik bisa dipisahkan sehingga kesejahteraan para guru bisa terjamin.

“Mendesak presiden terpilih untuk menjamin kesejahteraan guru dengan memisahkan tunjangan dan gaji pendidik dari anggaran 20% dari APBN pendidikan. Serta mengancam segala bentuk liberalisasi pendidikan tinggi,” tuntutnya.

(NOE)

Komentar

News Feed