oleh

DPN Gercin NKRI Mengutuk Keras Aksi Premanisme Terhadap Dua Pegawai KPK

-Nasional-27.397 views

Jakarta, berkeadilan.com – Ketua Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN GERCIN NKRI) Bidang Pelajar dan Mahasiswa Restu Resmiyati, SPd, mengutuk keras aksi premanisme terhadap dua pegawai KPK yang di duga di dipukul oleh oknum pejabat Papua saat hadir dalam acara Rapat Bersama Ketua DPRD Papua, Sekda Provinsi Papua dan sejumlah pimpinan SKBD Provinsi Papua di Hotel Borobudur Jakarta.

“Oknum pejabat Papua yang melakukan penganiaan terhadap dua pegawai KPK tersebut harus di proses hukum sehingga ada efek jeranya dan tidak main hakim sendiri pukul memukul secara preman,” kata Restu Resmiyati kepada berkeadilan.com di Jakarta, Senin (4/02/19).

Menurut Restu, kalau dua pegawai KPK tersebut ada melakukan kesalahan ya di proses hukum saja jangan main hakim sendiri dengan menganiaya dua pegawai KPK tersebut sampai babak belur dan hidungnya retak serta bibirnya pecah pecah.

Menyusul kejadian ini, Restu minta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo supaya menegur oknum pejabat yang melakukan peganiayaan terhadap dua pegawai KPK tersebut, karena pejabat itu bukan preman tapi pelayan masyarakat dan menjadi panutan bagi masyarakat.

“Kami sangat mendukung upaya pimpinan KPK untuk melaporkan oknum pejabat yang diduga melakukan penganiayaan terhadap dua pegawai KPK tersebut ke pihak Polda Mentro Jaya, dan biarlah hukum yang menyelesaikannya,” tandasnya

Restu mempertanyakan, kenapa pejabat papua buat pertemuan di hotel mewah di Jakarta untuk membahas dan konsultasikan APBD Papua apakah tidak bisa di buat di Papua saja sehingga, dapat menghemat uang rakyat.

Hal ini kan merupakan bagian dari memboroskan uang rakyat di saat rakyat papua masih tidak sejahtera dalam NKRI. Padahal, uang yang banyak pemerintah pusat sudah turunkan ke papua untuk mensejahtrakan orang papua.

Restu menegaskan, dugaan penganiaan yang di lakukan oleh oknum pejabat Papua tersebut adalah merupakan bentuk dari premanisme yang meneror anggota KPK untuk melaksanakan tugas .

Untuk itu, kami juga mendukung pihak KPK untuk tetap terus berkerja secara profesional dalam mengukapkan kasus kasus korupsi di Indonesia terlebih khusus di papua sebab, korupsi di papua bagaikan fenomena gunung es diatas saja yang kelihatan namun di bawanya tidak kelihatan secara masif mengakar dan membuat masyarakat di papua hidupnya miskin tidak sejahtra.

Selain itu, Restu juga mendesak KPK untuk tidak ragu ragu dalam mengungkap dugaan 10 tabungan rekening gendut kasus dugaan tindak pidana korupsi trilyunan rupiah di pemda provinsi papua.

Restu Resmiyati, menegaskan, KPK harus berani dan jangan takut elit-elit Papua yang berteriak merdeka, Papua keluar dari NKRI. Sebab, itu semua omong kosong saja Papua sudah final dalam bingkai NKRI, mereka mengunakan isu Papua merdeka untuk menutupi dugaan korupsi berjemaah yang mereka lakukan. Rakyat papua membutukan kesejahtraan dari pada isu Papua merdeka yang tidak jelas, isu ini hanya di gunakan sebagai bergaining politik antara Jakarta dan Papua.

“Kami juga mengharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke untuk mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” pungkasnya.

(rusdi)

Komentar

News Feed