oleh

Said Salahudin : Kasus KTP El, DPR Bisa Bentuk Pansus

-Nasional-34.769 views

JAKARTA, berkedilan.com – Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, mengungkapkan, banyaknya temuan seputar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) bermasalah tidak cukup diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepolisian. Sebagai dokumen yang dipersyaratkan untuk memilih dalam Pemilu, permasalahan KTP el ini harus pula disikapi oleh Penyelenggara Pemilu dan DPR.

“Persoalan KTP el ini sudah bukan lagi sekedar urusan administratif pemerintah. Tidak pula cukup ditangani oleh institusi penegak hukum. Isu ini sudah menjadi isu politik, sebab undang-undang telah menentukan KTP el sebagai syarat bagi Pemilih untuk memberikan suaranya di TPS,” kata Said di Jakarta, Senin (10/12)

Said Salahudin yang juga sebagai pemerhati Pemilu ini, menegaskan, problem KTP el dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bisa berujung pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Bahkan lanjut Said, jika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan PHPU tidak memuaskan pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat persoalan KTP el itu, ini bisa memantik munculnya huru-hara.

Jadi, papar Said, jangan anggap sepele isu ini. Jangan dibiarkan menjadi api dalam sekam. Kita tentu tidak menginginkan terjadinya kekacauan Pemilu. Oleh sebab itu, sebagai penanggungjawab Pemilu, KPU tidak boleh menutup mata pada persoalan ini. Mereka bisa mengajukan komplain kepada Kemendagri sebagai penerbit KTP el.

Menurut Said, kalau penjelasan Kemendagri dianggap tidak memadai, KPU bisa mempertimbangkan untuk menunda penetapan DPT secara nasional. Begitu pula dengan Bawaslu. Lembaga Pengawas Pemilu itu jangan berdiam diri. Segera lakukan investigasi untuk menyelesaikan persoalan KTP el ini.

Sebab, lanjut dia, kalau persoalan ini sampai berujung pada PHPU apalagi menimbulkan kekacauan Pemilu, Bawaslu bisa dituding lalai dan dianggap ikut bertanggungjawab terhadap masalah tersebut. Lembaga yang tak kalah penting untuk diminta kontribusinya guna menguraikan persoalan KTP el ini adalah DPR.

Lebih lanjut Said menegaskan, DPR punya tanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja Kemendagri sebagai pelaksana undang-undang. Persoalan KTP el ini kan sudah sangat kronis. Ini sudah menjadi virus yang membahayakan Pemilu.

Selain sudah berulangkali terjadi penemuan KTP el yang tercecer, hasil investigasi sebuah lembaga juga mengonfirmasi bahwa KTP el ‘aspal’ begitu mudah dibuat oleh pihak yang tidak berwenang.

“Jadi, peran DPR sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini sebelum hari pemungutan suara. Kalau perlu, bentuk saja ‘Pansus’ KTP el,” pungkasnya

(rusdi)

Komentar

News Feed