oleh

Kantor KPU RI Ditaburi Bunga, Massa Desak Komisioner KPU RI Dipecat

JAKARTA, berkeadilan.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Penyelamatan Demokrasi Mengawal Pemilu 2019 menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (16/11) sore.

Mereka memprotes seleksi anggota komisioner KPU di sejumlah daerah yang dinilai sarat kepentingan politis.

“Penentuan anggota komisioner tidak berdasar pada kompetensi dan integritas. Perangkingan 5 besar itu cuma utak-atik kepentingan. Tahapan-tahapan tes itu cuma formalitas saja, faktor penentu yang sebenarnya siapa yang merekom dan klik kepentingan,” terang Moh Subkhan, mantan anggota KPUD Brebes yang gagal masuk 5 besar dari hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan.

Subkhan menyoroti soal syarat menjadi komisioner KPU. Pihaknya selama menjabat komisioner mengaku melepas semua baju organisasi dan mundur dari jabatan pengurus organisasi. Itu dilakukan untuk menjaga integritas dia selaku penyelenggara Pemilu.

“Tapi kenyataannya peran Ormas ikut menentukan, bahkan jadi faktor penting,” tegasnya.

Lebih lanjut, persoalan seleksi anggota KPUD ini akan berimbas pada integritas Pemilu 2019. Menurutnya KPU RI telah tersandera kepentingan.

“Carut-marut seleksi calon anggota KPU sampai persoalan daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman bukti dari tidak profesionalnya komisioner KPU RI. Bang Husni Kamil Manik yang telah berusaha mengeluarkan lembaga KPU dari lorong gelap, kini justru dibawa mundur oleh ulah komisioner yang sekarang,” terang Subkhan.

Sementara itu, Nurkolis calon anggota KPUD Kendal yang dianulir dari 10 besar menjelang Uji Kepatutan dan Kelayakan mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberhentikan komisioner KPU RI.

“Pembatalan sejumlah kandidat 10 besar dilakukan oleh Timsel atas perintah KPU RI. Tindakan KPU RI ini tidak berdasar dan cacat hukum. Karenanya komisioner KPU perlu dipecat dan semua keputusan KPU pasca evaluasi 10 besar batal demi hukum termasuk penetapan calon KPUD,” atanya, sembari menunjukkan bukti laporannya ke DKPP RI.

Komandan LSM Gebbrrakk asal Kendal ini mengatakan, penganuliran keputusan Timsel atas perintah KPU RI. Hal ini menurutnya tidak hanya terjadi di wilayah Jawa Tengah VI di mana dirinya sempat ditetapkan masuk 10 besar, tapi juga terjadi di wilayah lain.

“Keputusan KPU RI telah menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Bisa dicek gugatan-gugatan di setiap daerah, berapa aduan yang dilaporkan ke DKPP. Sebelum kepercayaan publik terhadap lembaga ini hancur, maka harus diambil tindakan tegas. Berhentikan semua komisioner KPU RI dan cabut keputusan penetapan calon anggota KPU yang melanggar hukum dan bikin gaduh itu,” tegas Nurkolis.

Dalam aksinya, massa tak mendapat sambutan dari perwakilan KPU RI, padahal sebagian komisioner ada di dalam gedung sedang melakukan rapat.

Sebelum memulai orasi, massa melakukan aksi tabur bunga di halaman KPU. Sempat terjadi ketegangan dengan pihak polisi yang berjaga-jaga di depan pagar kantor KPU.

Sementara Komisioner KPU RI Viryan meyakini tim pansel pasti sudah melakukan seleksi dengan baik. Mereka memang boleh melakukan anulir keputusan bila ditemukan ada calon yang dianggap bertentangan dengan regulasi pemilihan anggota KPUD.

“Timsel bekerja sesuai regulasi yang ada. Kita melakukan koreksi berdasar proses sidang DKPP di provinsi lain yang intinya apabila terdapat permasalahan yang tidak sesuai dengan regulasi kita dimungkinkan terjadi koreksi,” katanya.

(*)

Komentar

News Feed