oleh

Diduga Cemari Kawasan Hutan Lindung, PB HMI Desak KPK Segera Selidiki Operasi PT Freeport

-Suara Citizen-12.221 views

Jakarta, berkeadilan.com – PT Freeport yang sudah beroperasi puluhan tahun di Indonesia, rupanya memiliki banyak polemik. Pasca polemik soal perubahan status dari Kontrak Karya (KK) ke Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), kali ini polemik soal lingkungan yang merugikan negara sebesar Rp.185,01 triliun.

Ketua Bidang Lingkungan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (BB HMI), Abdul Robi Syahrir mengungkapkan, berdasarkan data temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada seluas 4.535 Hektar Area Kawasan Hutan Lindung yang dijadikan area operasi PT Freeport Indonesia. Kawasan tersebut kata Robi, berdasarkan dokumen hasil temuan BPK, digunakan tanpa adanya ijin secara prosedural, atau Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Menanggapi hal itu, PB HMI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar segera menyelidiki soal pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Freeport di kawasan hutan lindung tersebut.

“Kami minta, KPK segera menyelidiki dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Freeport, karena dalam hal ini, diduga telah ada upaya gratifikasi, suap dan lainnya, yang dilakukan dan di produksi PT Freeport tanpa ijin,” kata Robi, saat diskusi di warung daun Cikini Jakarta. Rabu, (31/10/18).

Berikut rekomendasi PB HMI Bidang Lingkungan Hidup soal PT Freeport Indonesia.

Pertama, meminta pemerintah untuk meninjau kembali proses divestasi saham Freeport dan segera menyusun langkah strategis yang lebih berkeadilan secara ekologis.

Kedua, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agara segera memerintahkan PT Freeport menyelesaikan kewajiban lingkungannya.

Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan di kawasan hutan lindung oleh PT Freeport, negara dirugikan sebesar 185,01 Triliun.

Ketiga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus membuka dokumen Proler terbaru PT Freeport, dan memberikan sanksi tegas atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat operasi PT Freeport.

Keempat, dalam temuan BPK, ada 4.535 Hektar Kawasan Hutan Lindung yang dijadikan area operasi PT Freeport yang digunakan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan.

(HM/RB)

Komentar

News Feed