oleh

Jokowi Pertimbangkan Kenaikkan Iuran BPJS Non PBI

Berkeadilan.com – Presiden Jokowiā€ˇ masih mempertimbangkan usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan non PBI (penerima bantuan iuran).

Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri acara peresmian Pembukaan Pekan Purnabakti Indonesia (PPI) di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (25/09/2018). Dikatakan Jokowi dirinya masih mempertimbangkan lantaran menaikkan iuran BPJS masih dalam tahap kalkulasi.

“Itu masih ada hitung-hitungannya, meski saran dari IDI itu baik, tapi tidak bisa sembarangan harus jelas dan ada perhitungannya,” jelasnya kepada wartawan.

Menurut Jokowi Dana Talangan Rp4,9 Triliun Tambal Defisit BPJS Kesehatan akan cair Senin depan. Sehingga usulan kenaikan iuran non PBI dinilai dapat dilakukan lantaran BPJS Kesehatan terus mengalami defisit keuangan.

“Kita tunggu hasilnya, kalau memungkinkan kenapa tidak dinaikkan iuran BPJS Tersebut, terpenting harus jelas hitung-hitungannya,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis menuturkan, IDI khawatir Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami kegagalan, mengingat defisit BPJS Kesehatan pada tahun ini cukup besar.

“IDI memperkirakan defisit BPJS Kesehatan pada akhir 2018 mencapai Rp16,5 triliun,” Tegasnya

Untuk itu, dirinya berharap presiden Jokowi setuju untuk menaikkan iuran BPJS kesehatan non PBI. Dimana diketahui Bailout pemerintah Rp4,9 triliun atau Rp5 triliun, sehingga ada kekurangan Rp11,5 triliun.

(erwin)

Komentar

News Feed