oleh

AGRA Nilai Perpres Percepatan Reforma Agraria, Adalah Peraturan Pelaksanaan Reforma Agraria Palsu Jokowi.

-Nasional-34.632 views

Jakarta, berkeadilan.com – Jelang peringatan Hari Tani Nasional ke-58, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan keluarkan Perpres Percepatan Reforma Agraria, beberapa elemen berharap Perpres tersebut segera ditandatangani sesuai janji presiden yang akan mengeluarkan aturan baru ini minggu depan.

Sementara itu, pandangan berbeda datang dari mayoritas kaum tani dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), menyatakan Perpres yang akan ditandatangani adalah payung hukum dalam menjalankan percepatan program reforma agraria palsu.

“Masalah fundamental Perpres tidak dapat dilepaskan dari Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yakni tidak memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah apalagi menghapuskan masalah utama yaitu monopoli tanah, kata Ketua Umum AGRA Rahmat Ajiguna di Jakarta. Sabtu, (22/09/18)

Rahmat menjelaskan, sepuluh sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang termuat dalam draft Perpres tetap saja tidak menyasar tanah-tanah yang saat ini dimonopoli untuk perkebunan besar kelapa sawit dan karet milik swata maupun Negara, perkebunan kayu (HTI), pertambangan besar, Taman Nasional, dan Perhutani.

Pada prinsipnya tanah obyek reforma agraria tetaplah tanah-tanah sisa, tanah bekas HGU yang tidak diperpanjang dan sebagian lain adalah tanah-tanah rakyat yang dalam sejarahnya dirampas dan telah berhasil direbut kembali oleh rakyat yang saat ini dalam status konflik. Sehingga dalam waktu dekat ini Presiden Jokowi juga akan mengeluarkan Inpres tentang Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria di Daerah.

Menurut Rahmat, Perpres ini salah satunya untuk payung dalam pelaksanan program “One Map” melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dengan pendekatan pemetaan partisipatif yang tujuanya memetakan seluruh tanah dan peruntukannya. Selain itu, lanjut Rahmat, program tersebut akan mengembangkan E-Land yang menggunakan layanan teknologi NSDI (National Spatial Data Infrastructure), Program ini didanai oleh Bank Dunia Group sebesar 200 juta USD sebagai kepentingan Kapitalis monopoli mengalirkan kapital dan mendukung reforma agraria pemerintah Jokowi.

Selain itu, Perpres Percepatan Reforma Agraria terletak dalam penetapan subyek dan pengelolaan TORA. Subyek dalam Perpres Percepatan Reforma Agraria ada tiga, yakni Badan Hukum, Orang Perorangan, dan Kelompok Masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama. Terlebih lagi dalam subyek tidak memasukan pengangguran sebagai subyek dari Reforma Agraria. Sedangkan sistem pengelolaan dari TORA  dilaksanakan berbasiskan klaster (cluster) agar dapat dikontrol melalui investasi, hutang, penetapan komoditas tanaman dan pasar hasil produksi. Artinya, penerima hanyalah ditempatkan sebagai tenaga kerja dalam Tanah Obyek Reforma Agraria.

Lebih lanjut Rahmat menilai, Perpres Percepatan Reforma Agraria adalah peraturan pelaksanan dari Reforma Agraria Palsu Jokowi yang di kontrol kekuatan modal monopoli Amerika Serikat untuk mempercepat perampasan tanah di Indonesia, termasuk didalamnya untuk mendukung proyek pembangunan Infrastruktur yang didanai oleh kapitalis monopoli asing dan merampas tanah-tanah rakyat.  Hal itu kata dia, terjadi dalam proyek pembangunan bendungan Jatigede, Pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Pembangunan Bandara di Kulonprogo, pembangunan jalan tol Siak-Dumai, pembangunan jalan tol Sepanjang jawa dan di berbagai tempat lainya.

Perpres ini kata Rahmat, dapat memberikan ilusi kepada kaum tani dan rakyat, melalui pembegain-pembagian sertifikat, pemberian hutang yang dibungkus dalam program reforma agraria untuk mengatasi ketimpangan padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Perampasan tanah semakin cepat dan monopoli tanah semakin kuat. Pengusaha-pengusaha yang saat ini memonopoli tanah justeru mendapat tanah baru dengan skema kemitraan.

“Perpres Percepatan Reforma Agraria memberikan ilusi bagi beberapa aktivis gerakan yang mendukung program reforma agraria palsu tersebut. Mereka juga dapat ditarik masuk ke dalam lembaga yang akan dibentuk sebagai implementasi Perpres”, tegasnya.

Perpres ini bagi presiden Jokowi, adalah investasi dalam merebut kembali kekuasaan melalui Pemilu mendatang. Tentu saja Jokowi berharap Perpres tersebut akan mendapat simpati dari kalangan aktivis dan rakyat, termasuk rencana penerbitan Inpres percepatan penyelesaian konflik dan Inpres No.8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produkstivitas Perkebunan Kelapa Sawit, pungkasnya. (red)

Komentar

News Feed