PPP Ajak Publik Waspadai Politik SARA di Pilpres 2019

Polhukam89,036 views

Berkeadilan.com – Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa politik identitas dengan mengangkat konten Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) merupakan pendidikan dan perilaku politik yang tidak lazim dalam menghadapi pilpres 2019.

Diungkapkan anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI dari ini, politik SARA akan menganggu aktivitas pilpes mendatang. Untuk itu, kedua tim sukses masing-masing kubu harus pintar-pintar menyiasati agar dapat menghindari terjadinya politik SARA.

“Pilpres 2019 sudah ditetapkan dua pasang Capres dan Cawapres yakni pasangan petahana Jokowi dan Ma’aruf dan lawanya pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Jadi tim sukses masing-masing kubu harus mampu menghindari politik SARA tersebut,” kata Syaifullah kepada wartawan saat menggelar diskusi politik di press room DPR RI, Jumat (7/9/2018).

Syaifullah mngungkapkan bahwa dalam pilpres 2019 ini, politik SARA besar kemungkinan akan terjadi. Tujuannya yakni untuk saling menjatuhkan lawan dalam pilpres. Sehingga isu SARA ini akan cepat menyebar ke masyarakat yang menimbulkan ketidakpercayaan kepada capres dan cawapres yang bertarung nanti.

Dalam pilpres mendatang, pria berkacamata ini menambahkan bahwa tepat capres Jokowi mengambil pasangan cawapres Ma’aruf yang merupakan dari kalangan ulama. Apalagi basis Ma’aruf berasal dari provinsi Banten yang menjadi sulit meraih kemenangan di wilayah ini. Sebab dalam pilpres lima tahun lalu, Prabowo unggul perolehan suara didaerah ini meski menang tipis.

“Ma’aruf adalah ulama dari Banten, jadi dipastikan mereka akan mendapat dukungan yang banyak di provinsi Banten. Bukan seperti pilpres sebelumnya Pasangan Jokowi kalah pada saat itu,” tandasnya.

(erwin)

Komentar