oleh

Pengamat: Narasi 2019 Ganti Presiden Tak Mendidik

-Polhukam-18.389 views

Berkeadilan.com – Jelang perhelatan politik lima tahunan, berbagai informasi politik semakin masif beredar melalui media sosial. Masyarakat pun dituntut semakin cerdas memilah informasi yang beredar tersebut.

Widi Hatmoko yang merupakan sebagai pemerhati budaya di Tangerang mengaku merasa gelisah dengan beragam konten beredar di media sosial itu.

Salah satu yang dicontohkannya yakni tagar #2019GantiPresiden. Widi menganggap tagar tersebut tidak mendidik publik, karena dari sisi etika politik sangat tidak patut.

“Saat ini, pemerintahan Jokowi masih sebagai pemerintahan yang sah dan berdaulat hasil Pilpres sebelumnya. Jika ada gerakan 2019 ganti presiden, saat ini belum waktunya,” katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (28/8/2018).

Dalam pertarungan pilpres yang dihelat tahun 2019 nanti sudah ada dua kandidat yang akan bertarung yakni pasangan petahana Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi. Namun demikian, tagar 2019 Ganti Presiden malah yang banyak disuarakan di masyarakat Indonesia.

Untuk itu, pemerhati budaya ini mengatakan, tagar yang beredar di media sosial itu dalam penggunaan bahasa tidak tepat, karena dalam sistem politik di Indonesia tidak mengenal istilah ganti presiden, melainkan adalah pemilu.

“Dampaknya terhadap masyarakat awam sangat serius. Mereka tidak memahami politik. Sehingga yang terjadi adalah kegaduhan di tengah-tengah masyarakat,” tambah sosok yang juga Ketua Humas Dewan Kesenian Tangerang (DKT) itu.

Kegaduhan itu diantaranya perselisihan pendapat tanpa mengedepankan etika berkomunikasi yang baik karena beredarnya informasi yang tidak jelas sumbernya. Sehingga mengganggu tatanan budaya masyakat yang dikenal sebagai masyarakat yang santun.

“Banyak masyarakat saling berdebat di media sosial, menggunakan kosakata yang tidak patut sehingga tidak patut dalam budaya kita,” paparnya.

Ia mengimbau masyarakat semakin cerdas dalam menyikapi hal itu, sehingga tidak mudah tergiring oleh isu dan opini yang memperkeruh tatanan sosial dan budaya politik yang baik.

“Kita berharap masyarakat tidak terbawa arus, karena 2019 bukan ganti presiden, tapi pemilu,” tandasnya.

(erwin)

Komentar

News Feed