oleh

Mahar Politik vs Dana Kampanye, Siapa Yang Jujur?

-Polhukam-25.135 views

Politikus Partai Demokrat, Andi Arief belum berhenti membuat geger jagad politik Tanah Air. Cuitannya di akun Twitter mengomentari pernyataan Sandiaga Uno membuat kabar soal mahar politik terus gaduh. Dugaan “Mahar Politik” yang disuarakan oleh Andi Arif telah menjadi konsumsi publik.

Di akun pribadinya, pada Minggu, 12 Agustus 2018, Andi Arief menampilkan sebuah berita tentang Sandiaga Uno yang membenarkan adanya dana politik untuk PKS dan PAN. Dalam empat cuitan, Andi menanggapi pemberitaan itu.

Cuitan pertama, Andi hanya menulis, “Nah..”. Lalu di cuitan kedua Andi menulis, “Apa yang saya sampaikan itulah yang sebenarnya, bukan mengada-ada.” Dan pada cuitan keempat ia menulis, “Saya berniat baik, mencegah Pak Prabowo mengambil langkah salah. Jika ini saya teruskan ke ranah hukum, Sandu Uno bisa terindikasi suap karena masih menjabat wagub dan Pimpinan PAN-PKS bisa terlibat. Ini sudah jadi pengetahuan publik.”

Tuduhan dugaan “Mahar Politik” yang diberikan Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS, akan dibawah ke ranah hukum untuk melaporkan Andi Arif dan mempidanakan akan dilakukan oleh Ketua DPP PKS Ledia Hanifa dalam keterangan pers, Kamis (9/8/2018) serta Sekjen PAN Eddy Soeparno di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN, di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (9/8/2018). Hanya “isapan jempol” belaka “gertak sambal” oleh PKS maupun PAN karena sampai saat ini tidak ada langkah hukum untuk mempidanakan Andi Arif.

Bahkan Sandiaga Uno pernah mengatakan dan mengakui didepan awak media bahwa soal kabar mahar itu dibenarkan. Menurut Sandi, uang yang ia berikan itu akan digunakan untuk kegiatan kampanye Pilpres 2019. “Tentunya apa yang menjadi konsennya Pak Andi Arief itu akan menjadi konsen nasional, bahwa ke depan ini harus ada kejelasan, bagaimana sumbernya, bagaimana membiayai kampanye nasional,” tutur Sandiaga Uno kepada wartawan, Sabtu (11/8/2018) malam.

Perseteruan antara “Mahar Politik” vs “Dana Kampanye” yang sudah menjadi konsumsi publik, apakah akan membuahkan kejujuran? Indonesia yang menjunjung hukum menjadi panglima, maka akan membuka tabir atas dugaan uang sebesar Rp1 Triliun yang mengalir ke PKS maupun PAN dari Sandiaga Uno. Padahal posisi Sandiaga Uno masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Menyikapi itu, Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta trgas agar aparat penegak hukum dan para penyelenggara pemilu tegas dalam menyikapi persoalan tersebut.

“Aparatur hukum dan penyelenggara pemilu harus segera merespon atas cuitan Andi Arif dan pernyataan Sandiaga Uno dengan pengakuannya agar publik bisa menilai kejujuran antara ‘Mahar Politik’ dengan ‘Dana Kampanye’, semoga,” kata Hari Purwanto hari ini.

Komentar

News Feed