oleh

Taufik Basari Bantah Terjadi Pemindahan Tempat Pemungutan Suara di 4 Distrik Paniai

-Polhukam-29.934 views

JAKARTA, Berkeadilan.com – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara nomor 71/PHP/BUP-XV/2018, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2018, yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Paniai dengan nomor urut satu Hengki Kayame dan Yeheskiel Tenouye. Selasa, (8/15/18).

Sidang lanjutan ini dipimpin oleh Arief Hidayat (Hakim Ketua), Enny Nurbaningsih (Hakim Anggota) dan Suhartoyo (Hakim Anggota). Agenda kali ini adalah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, Bawaslu, Panwaslu dan pengesahan alat bukti tambahan.

Kuasa hukum pihak terkait Taufik Basari membantah, terkait dengan dalil pemohon bahwa telah terjadi pemindahan tempat pemungutan suara di 4 distrik, yaitu Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide, dan Distrik Bogobaida. Namun faktanya tidak demikian, di 4 distrik tersebut terjadi pemungutan suara di masing-masing distrik, yang terjadi adalah setelah para pemilih melakukan pemungutan suara di masing-masing distrik, kemudian mereka membawa kotak suara berkumpul bersama di distrik induk yang namanya Distrik Aradide setelah pemungutan suara terjadi di masing-masing distrik.

Menurut Taufik Basari, setelah masyarakat melakukan pemungutan suara dan dicatatkan di dalam dokumen suara, kemudian esoknya beramai-ramailah para warga di 4 distrik ini datang dengan berjalan kaki mengarak kotak, dengan teriakan-teriakan khas pegunungan, Awaita, itu mengantarkan surat kotak suaranya berkumpul bersama di Aradide, kemudian setelah itu mereka menyampaikan masing-masing apa yang dihasilkan di tiap distrik itu dilaporkan bersama
disaksikan ribuan warga masyarakat.

Sementara Kuasa hukum termohon Pieter Ell mengungkapkan, perolehan antara pemohon dan pihak terkait itu telah melebihi ambang batas 2%, dimana perolehan suara itu terjadi selisih 40,98% atau dibulatkan menjadi 41%, sehingga menurut kami sudah melampaui ambang batas 2%, karenanya pemohon tidak mempunyai legal standing.

Keberatan yang diajukan pihak pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Rabu, (8/8) lalu, didasarkan pada tindakan KPU Paniai selaku termohon yang tidak melaksanakan arahan Panitia
Pengawas Kab. Paniai untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di semblan distrik. Dan rekomendasi Parwas didasarkan pada dua pelanggaran yang dilakukan termohon, yaitu memindahkan tempat pemungutan suara tanpa mengumumkan kepada masyarakat adat dan melaksanakan pemungutan suara tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai saksi

Pieter Ell membantah, tuduhan pemungutan suara yang tidak melibatkan tokoh adat atau pemilih, tetapi pencoblosan dilakukan oleh termohon beserta jajarannya, faktanya di Kabupaten Paniai, dengan sistem bigman dan pola noken itu, maka semua sudah melakukan proses itu, melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat. Di lima distrik yang dikomplain oleh pemohon, pemohon juga memperoleh suara di situ.

Bahkan lima tahun lalu ketika pemohon terpilih sebagai Calon Bupati Paniai periode lima tahun lalu, di tempat yang sama juga menggunakan pola yang sama dengan sistem noken atau pola bigman sehingga pemohon juga lima tahun lalu pernah disukseskan dan dimenangkan dengan sistem noken di lima distrik itu.

“Hasil persidangan pendahuluan ini akan kita laporkan dalam RPH, kemudian Saudara tinggal menunggu, apakah perkara ini dilanjutkan ke dalam sidang pleno, atau diputus bagaimana, atau sudah bisa diputus sebelumnya, nanti akan kita sampaikan pada saudara melalui Kepaniteraan undangan berikutnya”, kata hakim saat menutup sidang.

(rusdi)

Komentar

News Feed