oleh

MK Nyatakan Tak Miliki Kedudukan Hukum, PHP Kota Makassar Ditolak

-Polhukam-27.970 views

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018. Kini giliran perkara PHP Walikota Makassar dengan nomor teregistrasi : 31/PHP.KOT-XVI/2018, yang diajukan oleh pemohon paslon nomor urut 1 Walikota dan Wakil Walikota Makassar Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal.

“Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan perkara a quo. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” demikian amar putusan yang dibacakan Hakim Konstitusi Anwar Usman di ruang sidang Jumat (10/8/18).

Data pertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk kota Makassar 1.663.479 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan suara yang kolom kosong untuk dapat diajukan permohonan PHP paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Makassar.

Dengan demikian jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan suara kolom kosong untuk dapat diajukan PHP paling banyak 0,5% x 565.040 suara (total suara sah) = 2.825
suara.

Perolehan suara Pemohon adalah 264.245 suara, sedangkan perolehan suara kolom kosong adalah 300.795 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan kolom kosong adalah 300.795 suara 264.245 suara = 36.550 suara atau lebih dari 2.825 suara.

Berdasarkan pertimbang hukum Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf d PMK 6/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selain itu, pemohon dari paslon nomor urut 2 yakni Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indiria Mulyasari Paramastuti Ilham. Mahkamah menemukan dalam persidangan bahwa Pemohon tidak melakukan upaya hukum apapun terhadap keberatannya tersebut. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat pemohon bukanlah paslon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018 dalam Pilkada Makassar 2018.

Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 6/2017. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum beralasan menurut hukum, papar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

(rusdi)

 

Komentar

News Feed