oleh

BEM Jabotabek dan Banten Tolak Presidential Threshold

-Polhukam-36.824 views

JAKARTA – Pasca disahkannya UU Pemilu yang menjadi payung hukum pelaksanaan Pemilu 2019 menjadi sorotan media dan akhirnya menjadi konsumsi masyarakat, karena presidential threshold dan parliamentary threshold dinilai melanggar konstitusi.

UU Pemilu ini mendapat reaksi dari ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam BEM Jabodetabek dan Banten dengan mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi (MK). untuk menolak dengan tegas presidential threshold.

“Mahasiswa akan selalu menolak UU Pemilu atau presiden threshold (PT), dengan adanya PT membatasi rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri, PT jelas telah menciderai kontitusi” kata Koordinator BEM Jabotabek Banten Wildan saat orasi didepan kantor MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/8/18).

Selain berorasi, mereka juga membawa spanduk dan poster yang berisi menolak UU presidential threshold.

Selain itu, hal yang sama juga disampaikan Sekjen Somasi Ahmad Firdaus “KPU secara terang-terangan telah membohongi rakyatnya, kita tidak pernah tau bahwa suara kita pada Pilpres 2014 akan digunakan untuk pemilu 2019. Oleh karenanya, kita menolak adanya ambang batas.

“Kita bosan setiap hari disodori berita-berita Jokowi dan Prabowo, seolah-olah Indonesia hanya ada Jokowi dan Prabowo, padahal dinegeri ini masih banyak orang yang lebih pintar dari Jokowi dan Prabowo” tegasnya.

Usai melakukan orasi-orasi yang meminta MK segera membatalkan ambang batas 20%, sekitar pukul 15.20 Wib, masa aksi membubarkan diri dengan tertib.

(rusdi)

Komentar

News Feed